Malang, SERU.co.id – Pemkot Malang melunasi janjinya dengan membangun tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Malang di wilayah yang jauh dari zonasi. Usai SMPN 29 dan SMPN 30 pekan lalu, kali ini Walikota kembali meletakkan batu pertama renovasi SMPN 28 di Jalan Sadewo, Polehan, Kota Malang, Rabu (30/6/2021).
Dibandingkan SMPN 29 dan SMPN 30 yang dibangun mulai dari awal di atas lahan kosong. Prosesi pembangunan SMPN 28, dengan merenovasi bangunan eks Sekolah Atap Polehan (menyatu SDN Polehan 2) menjadi bangunan dua lantai.
“Dibangun di atas lahan 2.700 meter persegi dan luas bangunan 3.100 meter persegi dengan dua lantai. Waktu pelaksanaan 205 hari kerja, mulai 7 Juni hingga 29 Desember 2021,” seru Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, Rabu (30/6/2021).
Pembangunan dilaksanakan oleh PT Bakti Lingkar Kartika, beralamatkan Komplek Ciputat Indah Blok H4 Kaligando, Serang, Banten. Dengan nilai pagu Rp9,603,213.000, setelah melalui proses pengadaan oleh tim Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang terjadi nilai kontrak sebesar Rp7,458,163,000.
Bangunan dua lantai tersebut, ada beberapa ruangan di lantai 1, terdiri dari ruang UKS, kepala sekolah, komite sekolah, ruang guru, ruang bimbingan, ruang TU, lab IPA, perpustakaan, dapur, musholla, 14 ruang kelas, dan 23 kamar mandi. Sementara pada lantai 2, terdiri dari ruang lab komputer, kesenian, gudang, Pramuka, serbaguna, OSIS, dan 18 kamar mandi.
“Di tahun ini, sudah ada dua kelas 1 naik kelas 2, yang selama ini menginduk di SMPN 21. Sementara tahun ajaran ini sudah ada kelas 1 siswa baru, jadi total empat kelas. Semuanya nanti akan menempati bangunan ini Januari 2022,” papar Suwarjana.
Disebutkannya, dengan terbaginya lahan dengan SDN Polehan 2, maka lahan ruang bermain atau halaman yang ada tidak terlalu luas. Sementara ada lahan kosong dibalik tembok sekolah milik warga, dengan akses hanya melalui sekolah.
“Mungkin kalau dikembangkan untuk lapangan, masih memungkinkan dengan mengganti untung tanah milik warga tersebut,” tandas Suwarjana.
Sementara itu, Walikota Malang Sutiaji mengatakan, pembangunan tiga SMPN ini merupakan bentuk aspirasi dan literasi kebutuhan wajib belajar (wajar) 9 tahun. Dimana Pemkot Malang bertanggung jawab atas pendidikan yang ada di daerah.
“Pembangunan tiga SMPN ini mengakomodir kebutuhan masyarakat setempat yang kesulitan sekolah negeri. Namun tak mengabaikan keberadaan sekolah swasta sebagai bentuk pemerataan pendidikan,” seru Sutiaji.
Disinggung kekurangan SMAN di Kota Malang, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kadis Pendidikan Provinsi Jatim untuk mengkaji kebutuhan tersebut. Mengingat output SMP yang cukup besar, dengan mengevaluasi dan mempertimbangkan keberadaan SMA/SMK negeri dan swasta.
“Jangan sampai tidak tersedianya SMA dan SMK baik negeri maupun swasta, wajar 12 tahun tidak tercapai. Ini sekaligus upaya menaikkan grade Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di posisi kedua setelah Surabaya,” tandas politisi Partai Demokrat ini.
Senada, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Wanedi mengatakan, problem kekurangan SMPN di Kota Malang terpecahkan. Tinggal solusi problem SMA dan SMK Negeri yang menjadi ranah Pemprov Jatim menjadi pemikiran bersama.
“Pemkot Malang harus aktif, sebab siswa ini warga Malang yang butuh kepastian akan kemana setelah lulus SMP. Legislatif akan mendukung upaya tersebut untuk berkoordinasi dengan Pemprov Jatim,” lugasnya. (rhd)
Baca juga:
- Seluruh Jemaah Haji Indonesia Tiba di Makkah, Siap Jalani Wakuf di Arafah
- Satu WNI Meninggal di Gurun Makkah, Dua Lainnya Diselamatkan Usai Coba Masuk Secara Ilegal
- 541 Atlet KONI Kota Batu Lolos Mengikuti Porprov IX Jatim 2025
- KONI Batu Bakar Semangat Tanding Atlet Lewat Character Building
- Pemkot Malang Tak Kuasa Hadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terdesak Perumahan
