Lamongan, SERU.co.id – Diskusi Publik bertajuk Refocusing Vs Riko Pusing yang menghadirkan beberapa pembicara mulai Ketua Partai DPC Gerindra, Ketua DPC PDIP, Komisioner Komisi Informasi Publik Jawa Timur dan tokoh masyarakat yang di selenggarakan LSM JAMAL dan PC GP ANSOR mengundang banyak perhatian kalangan masyarakat, bertempat di Waroeng Ateng Lamongan, Sabtu (19/6/2021).
Dalam kesempatan itu Anshori yang mewakili ketua DPC Gerindra yang berhalangan hadir memaparkan kronologi, awal mula munculnya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 terjadi usai pengesahan ABPD T.A 2020. Pada APBD tahun 2020 anggaran BTT hanya di alokasikan 1 milyar karena ada pandemi covid tentu itu tidak cukup.
Sesuai instruksi pemerintah pusat untuk melakukan refocusing anggaran dengan mengurangi anggaran di tiap-tiap OPD, terkumpullah anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk covid-19 sebesar 215 milyar. Setelah terkumpul pemkab Lamongan menggunakan anggaran mendahului P-APBD 2020 melalui peraturan bupati mengeluarkan perbup no 27 tahun 2020 untuk penanganan covid-19.
Namun demikian karena adanya perubahan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), anggaran untuk covid yang awalnya 215 milyar itu di rubah lagi hanya 54 milyar melalu perbup no 43 tahun 2020, kemudian sisanya di kembalikan ke OPD untuk program penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaminan sosial.
“Jadi anggaran murni untuk penanganan covid itu hanya 54 milyar dan hanya terealisasi 56 % atau sekitar 30 milyar sekian. Jadi dari serapan anggaran yang tidak maksimal ini, kami menilai pemkab kurang serius menangani pandemi covid 19 pada tahun 2020,” tegas Anshori Politisi Gerindra.
Lebih lanjut Anshori menyampaikan, “kalaupun ada yang tanya dan curiga terkait anggaran 215 milyar itu masih di anggap sepenuhnya untuk penanganan covid itu wajar, karna masyarakat belum tahu terkait perubahan kebijakan perubahan anggaran itu, tapi terkait semua penggunaan anggaran itu udah tercatat semua di LPJ perhitungan pelaksanaan APBD 2020, seharusnya terkait hal-hal seperti ini Pemkab bisa menyampaikan kabar melalui media, sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tambahnya.
Anshori juga menilai APBD 2020 adalah paling bobrok sepanjang sejarah sepengetahuannya menjabat sebagai anggota DPRD Lamongan, hal ini bisa kita lihat antara lain dari keseimbangan belanja langsung dan tidak langsung, keseimbangan belanja modal dibanding belanja barang dan jasa yang sangat jomplang.
Begitu juga apabila kita lihat dari anjloknya pendapatan maupun serapan belanja yang kurang maksimal serta adanya beban hutang yang belum terbayarkan. “Kami menilai tim anggaran yang membuat APBD 2020 kurang teliti dan ngawur dalam menentukan potensi pendapatan, kalau kita belajar membaca APBD, postur APBD yang terbaik ialah APBD tahun 2016 itu menurut ingatanku,” menurut Anshori.
Lebih mengejutkan Anshori Politisi Gerindra memaparkan pada APBD tahun 2021 ini tidak ada refocusing anggaran karna di APBD tahun 2021 udah di anggarkan Belanja tidak terduga (BTT) 2021 sebesar 30 milyar bisa untuk penanganan covid atau bencana lainnya.
“Adapun adanya pergeseran anggaran 2021 murni karena adanya pengurangan pendapatan bagi hasil pajak dari propinsi sebesar 110 milyar dan Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat sebesar 36 milyar serta adanya beban pembayaran hutang tahun 2020. Pergeseran anggaran 2021 ini untuk menyehatkan APBD karena persoalan itu,” Pungkas Anshori Politisi Partai Gerindra. (Fiq)
Baca juga:
- Pemkot Malang Tak Kuasa Hadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terdesak Perumahan
- Polres Batu Aksi Pasang Stiker Call Center 110 Di Lokasi Strategis Demi Pelayanan Cepat
- Polisi Dalami Motif Pengeroyokan Pelajar SMKN 4 Malang Diduga Kesalahpahaman
- Seorang Lansia di Tumpang Tewas Terbakar di Dalam Rumahnya
- Gaji ke-13 untuk ASN dan Pensiunan Cair Mulai 2 Juni 2025
