Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota Malang berkomitmen untuk perangi rokok ilegal, melalui Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai dengan Substansi Acara “Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Rokok Ilegal”. Acara yang diinisiasi oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut menghadirkan masyarakat Kota Malang yang bersinggungan langsung dengan industri rokok.
Walikota Malang menegaskan, perangi rokok ilegal, karena rokok ilegal tanpa cukai maupun pita palsu dapat merugikan negara. Sementara pendapatan daerah Kota Malang melalui cukai sangat tinggi.
“Kita perang terhadap rokok ilegal, target untuk cukai rokok saja di Kota Malang kurang lebih Rp38 miliar,” seru Sutiaji, di Ballroom Hotel Savana, Selasa (16/3/2021).
Menurut Sutiaji, mengedukasi tokoh masyarakat, maupun masyarakat biasa sangat penting dilakukan. Karena mereka lebih banyak bersinggungan dengan rokok ilegal.
“Kedepan menjadi punggawa bahwa harus diberantas rokok ilegal. Lebih dari 80 persen kehidupan negara kita ini dari pajak, salah satunya dari pajak rokok,” bebernya.
Pada dasarnya, lanjut Sutiaji, barang ilegal merupakan barang yang melanggar aturan negara. Sehingga kesadaran masyarakat untuk tidak membeli barang ilegal harus terus ditingkatkan. Termasuk rokok, salah satu penyumbang devisa bagi negara.
Jargon yang digunakan “Gempur Rokok Ilegal” untuk memberantas rokok pita cukai palsu, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, rokok polos atau tanpa pita cukai.
Pihaknya mengaku, banyak pabrik rokok baik besar maupun kecil yang menjalankan industrinya di wilayah Kota Malang. Meskipun peredaran rokok ilegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus diberantas.
“Harus dicegah secara terus menerus. Karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama-lama akan menjadi banyak dan itu akan merugikan negara,” tandas pria penyuka makanan pedas ini.
Melalui sosialisasi, harapannya tidak berhenti disini. Disampaikan kepada masyarakat luas agar semua paham, sehingga komitmen untuk memerangi rokok ilegal menjadi komitmen bersama. (ws1/rhd)
