* Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia Inklusif
Kota Malang, SERU
Mewujudkan Indonesia 2045 tentang Masyarakat Inklusif, merupakan tanggung jawab bersama dalam terwujudnya akses keadilan, partisipasi penyusunan kebijakan, serta pengentasan kesenjangan sosial. Salah satunya diusung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) dalam Aksi Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia Inklusif, bertemakan Menuju Indonesia Inklusif Setara Semartabat, di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya (UB), Selasa (27/8/2019).
Upaya pembangunan inklusif tak hanya terfokus pada pencapaian indikator pembangunan manusia, tetapi juga upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun kelompok masyarakat yang ditinggalkan atau dihalangi dalam mengakses layanan pembangunan yang disediakan pemerintah. Keterlibatan Universitas Brawijaya (UB), Pemprov Jatim dan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP), sebagai bukti implementasi kepedulian inklusif.
“Seperti disampaikan Presiden, dan tagline HUT ke-74 RI SDM Unggul Indonesia Maju. Artinya tidak hanya yang berpendidikan tinggi dan fisik sehat, namun yang memiliki kepedulian dan mampu berkontribusi nyata. Sebagai sebuah rasa, empati menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Empati sebagai syarat sosial kepedulian. Perubahan yang terbaik adalah merubah perilaku bangsa, dimana yang diubah tidak merasa dipaksa ikut berubah. Itu tugas kita semua,” jelas Penanggungjawab Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat nasional, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan KemenkoPMK, Sonny Harry B Harmadi.
Sementara itu, Walikota Malang, Sutiaji sangat getol memperjuangkan hak-hak orang dengan disabilitas agar mendapatkan kemudahan akses pelayanan hak dasar dan penerimaan sosial. “Masyarakat dengan disabilitas juga harus memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya, baik di dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Pun demikian dengan kesamaan mendapatkan pelayanan publik” jelas pria nomor satu di jajaran Pemkot Malang ini.
Menurutnya, tema “Menuju Indonesia Inklusif, Setara Semartabat” sejalan dengan visi Kota Malang sebagai Kota yang Bermartabat. “Inklusi yang berarti mengajak masuk atau mengikutsertakan harus terus disosialisasikan pada segala lini bidang kehidupan di masyarakat kita. Harapannya, agar kesempatan berkarya dan berinovasi bagi penyandang disabilitas akan semakin terbuka lebar,” tandas politisi partai Demokrat ini.
Sekitar 200 mahasiswa turut ambil bagian. Para peserta bersemangat mengikuti flashmob Pandu Inklusi Nusantara (PINTAR). Selanjutnya, peserta masuk dalam lima kelas tematik untuk pendalaman isu, yaitu: Anak dari Pekerja Migran: Jangan Jadikan Mereka Yatim Piatu Sosial; Berikan Kesempatan Kedua pada Anak dan Remaja Korban Eksploitasi Seksual Komersial; Anak yang Menjalani Pidana Penjara: Menyemai Prestasi di Jalan Bali; Memangkas Galau Disabilitas dalam Pembangunan di Situbondo; dan Agama Minoritas: Indonesia Rumah Bersama.
Tampil sebagai pembicara, di antaranya Dosen PSLD UB, Ambimanyu Kurnia Ramanda, memaparkan Memperjuangkan Insklusi Sosial Disabilitas; Kepala Badan Koordinasi Wilayah III, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si, memaparkan Kebijakan Pembangunan Inklusif di Jawa Timur; Asdep Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Indri Mustikorini, memaparkan Aksi Nyata Gerakan Revmen dalam Pembangunan Manusia Inklusif; Direktur Program Peduli The Asia Foundation (TAF), Abdi Suryaninngati (Yeny), memaparkan Inklusi Sosial Jembatan Membangun Kewargaan Indonesia Setara Semartabat; Dosen FIA Universitas Brawijaya, Fadilah Putra S. Sos. Msi. Ph.D, memaparkan Pembangunan Inklusif dari Prespektif Akademisi. (rhd)
