Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Kementerian Kesehatan RI menggelar advokasi perluasan implementasi deteksi dini kanker serviks ( leher rahim) dengan penggunaan self sampling. Hal terbuat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wanita di Kabupaten Malang, terkait pentingnya pemeriksaan dini secara rutin potensi kanker serviks.
Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib menjelaskan, tingkat kesadaran wanita di Kabupaten Malang untuk melakukan pemeriksaan rutin deteksi dini kanker rahim masih rendah. Dimana hal tersebut didorong juga karena beberapa faktor, seperti rasa malu, minimnya pemahaman dan lain sebagainya.
“Salah satunya adalah ketakutan masyarakat, karena ini kan organ dalam perempuan. Jadi, kurangnya informasi itu membuat masyarakat tidak berkenan atau keberatan untuk melakukan pemeriksaan. Seperti pap smear untuk melakukan deteksi dini kanker serviks,” seru Lathifah, Kamis (9/4/2026).
Ia menuturkan, metode yang dikenalkan oleh Kementerian Kesehatan untuk diaplikasikan di daerah ini adalah pemeriksaan My HPV-Test. Yakni tes deteksi Human Papillomavirus (HPV) resiko tinggi dengan metode self-collection, atau pengambilan sampel secara mandiri.
“Itu bisa dilakukan sendiri (mengambil sempel dari leher rahim) untuk mengambil bahannya, jadi seperti swab itu dari organ dalamnya. Nanti dikumpulkan dan akan diambil oleh petugas setelah itu akan diperiksa ke lab,” tuturnya.
Selanjutnya, setelah hasil keluar dan terdapat indikasi menderita kangker leher rahim tersebut. Pasien akan diarahkan dengan penanganan lanjutan, sehingga potensi kesembuhan akan lebih tinggi.
“Kalau ada indikasi mengarah ke sana, baru akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya gitu. Untuk di samping preventif ya juga untuk kuratifnya untuk pengobatannya. Jadi saya mendorong kepada ormas perempuan untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya deteksi dini,” terangnya.
Dikatakan Lathifah, untuk mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan dini kangker serviks dengan metode self sampling ini. Para ASN Pemkab Malang, diharapkan bisa membantu mensosialisasikannya.
“(ASN) mereka juga lebih mudah untuk menerima sosialisasi dan edukasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Bahkan bisa juga membantu untuk memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing,” terangnya.
“Memang kalau mandiri masih mungkin untuk masyarakat kebanyakan masih tinggi, biayanya sekitar Rp200 ribu. Jadi kalau dengan alat ini yang disiapkan oleh negara, kalau tidak jadi memanfaatkan, sayang. Jadi untuk selanjutnya kan, untuk pengobatan bisa menggunakan BPJS,” imbuh Lathifah.
Sementara itu, Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kab Malang, Titis Ari Respatilatsih menjelaskan. Angka penderita kangker serviks di Kabupatenakang sebanyak 400 jiwa. Sedangkankan tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin masih tergolong rendah dari target.
“Kalau dia secara teratur melakukan pemeriksaan, ya deteksi dini, misalnya setahun sekali. Begitu ada ketahuan kan masih dini, nah itu lebih mudah untuk dilakukan penanganan,” tutur Titis.
Dia menerangkan, meskipun mendapatkan jatah alat tersebut dari Pemerintah Pusat, Pemkab Malang juga akan melakukan pembelanjaan untuk pemenuhan target deteksi dini kanker serviks.
“Pemkab Malang juga akan membelanjakan sebagian. tidak hanya dari Kementerian tapi dari Pemkab Malang juga nanti akan belanja juga untuk ini,” ungkapnya.(wul/ono)
