Malang, SERU.co.id – Uji coba pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di Kota Malang berlangsung di MIN 2 Malang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyatakan, pihaknya akan mengkaji penerapan lebih luas sebagai masukan program ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengungkapkan, secara umum pelaksanaan MBG dengan sistem prasmanan mendapat respons positif dari para siswa. Berdasarkan dialog langsung dengan siswa, metode ini dinilai memberikan sejumlah keunggulan, terutama dari segi kualitas makanan.
“Dengan sistem prasmanan, menu yang disajikan lebih fresh, porsinya bisa disesuaikan dan variasi menunya ebih lengkap. Anak-anak juga menyampaikan rasanya lebih enak,” seru Wahyu saat meninjau uji coba MBG prasmanan, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, menu yang disediakan sudah memenuhi unsur gizi seimbang, mulai dari karbohidrat, protein, hingga buah dan minuman bergizi. Selain itu, siswa juga dapat menyesuaikan porsi makanan sesuai kebutuhan masing-masing.
Meski demikian, Wahyu menyoroti adanya tantangan dalam penerapan sistem ini, khususnya terkait pengaturan waktu belajar. Proses antre dan waktu makan dinilai berpotensi mengurangi jam pelajaran jika tidak diatur dengan baik.
“Ini yang harus menjadi perhatian, karena dengan sistem prasmanan siswa harus antre. Berbeda dengan ompreng yang bisa langsung dibagikan dan dimakan bersama,” ungkapnya.
Dari sisi pengawasan, Wahyu menyebut sistem prasmanan lebih unggul, karena makanan disajikan secara terbuka sehingga kualitas rasa tetap terjaga. Hal ini berbeda dengan makanan dalam kemasan tertutup yang berpotensi mengalami perubahan kualitas setelah ditutup dalam ompreng.
“Setelah uji coba ini, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dan melaporkannya kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan,” jelasnya.
Sementara, Koordinator SPPI Kota Malang, Muhammad Athoillah menegaskan, aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan uji coba ini. Seluruh petugas yang terlibat diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) dan menjaga standar kebersihan.
“Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan sekitar 47 petugas. Jumlah tersebut bisa disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing sekolah,” terangnya.
Dalam menjaga standar gizi, pihaknya menggunakan sendok takar khusus yang telah disesuaikan dengan angka kecukupan gizi. Proses pengambilan makanan pun dilakukan oleh petugas untuk memastikan porsi tetap sesuai ketentuan.
“Pengawasan gizi dilakukan langsung oleh ahli gizi di lokasi. Jadi setiap porsi sudah terukur dan sesuai standar,” tuturnya.
Terkait antrean siswa, pihaknya bekerja sama dengan sekolah untuk mengatur alur distribusi, supaya tetap tertib dan efisien. Meski demikian, efisiensi waktu masih menjadi bagian dari evaluasi yang akan dilaporkan ke Wali Kota Malang sebelum diteruskan ke BGN.
“Untuk uji coba masih dilakukan satu kali saja pada hari ini dan akan kami evaluasi seperti apa penerapannya jika lebih dari satu sekolah. Yang jelas, sistem prasmanan memiliki keunggulan dari sisi kualitas makanan yang lebih segar dan hangat,” bebernya.
Athok memastikan, dirinya bersama Pemkot Malang akan terus memantau pelaksanaan MBG, termasuk aspek keamanan pangan. Berdasarkan evaluasi terbaru, pelaksanaan program MBG di Kota Malang dinyatakan aman dan tidak ditemukan kendala berarti.
“Ke depan, penerapan sistem prasmanan bisa saja diperluas ke sekolah lain. Tapi dibutuhkan pertimbangan kesiapan dari SPPG dan sekolah, termasuk hasil evaluasi yang telah dilakukan,” tandasnya. (bas/rhd)
