Jember, SERU.co.id – Program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) terus menuai apresiasi sebagai langkah konkret dalam memangkas jarak antara pemimpin dan masyarakat. Ketua DPC PPP Kabupaten Jember, Gus Mamak, menilai konsistensi program ini merupakan manifestasi dari kepemimpinan yang autentik.
Gus Mamak menegaskan, nilai utama dari kegiatan ini bukan hanya terletak pada penyerapan aspirasi formal. Melainkan pada terciptanya hubungan kebatinan yang kuat antara pemerintah dan warga.
“Komunikasi langsung di lapangan itu membangun silaturahmi yang jujur. Ada ikatan emosional yang tercipta saat Bupati hadir di tengah warga—sesuatu yang tidak bisa didapatkan jika hanya mengandalkan komunikasi searah,” seru Gus Mamak, Kamis (26/3/2026).
Mengadopsi gaya kepemimpinan lapangan, Gus Mamak menilai seorang kepala daerah sudah sepatutnya turun ke akar rumput untuk memvalidasi data secara langsung. Guna menghindari laporan yang bersifat “Asal Bapak Senang” (ABS).
“Bupati itu memang sepatutnya turun ke akar rumput untuk memvalidasi data secara langsung,” serunya.
Terkait kekhawatiran publik mengenai beban APBD di tengah isu krisis energi, Gus Mamak menekankan bahwa program ini justru dijalankan dengan prinsip efisiensi. Salah satu contohnya adalah penggunaan kendaraan operasional secara kolektif bagi jajaran kepala OPD.
“Bupati telah memberikan teladan dengan memangkas jumlah iring-iringan. Para kepala dinas kini dibawa dalam satu kendaraan besar. Secara substansi program tetap berjalan, namun secara operasional tetap hemat energi dan efisien,” paparnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen Nangka menekankan, kehadiran fisik pemerintah tetap tidak tergantikan, meski digitalisasi pelayanan terus digenjot. Menurutnya, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi, baik karena keterbatasan akses maupun faktor literasi digital.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada warga yang belum optimal memanfaatkan layanan berbasis online. Negara tidak boleh hanya menunggu laporan, negara harus hadir langsung memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Jember, kata dia, berkomitmen untuk terus mengembangkan pendekatan pelayanan yang adaptif.
“Digital tetap berjalan, tetapi kehadiran langsung tidak bisa digantikan. Keduanya harus berjalan beriringan agar pelayanan benar-benar menjangkau semua lapisan,” pungkasnya. (sgt/mzm)
