Situbondo, SERU.co.id – Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025, Pemkab Situbondo memberikan potongan PBB sebagai stimulus ekonomi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Kebijakan ini berbanding terbalik dengan langkah sejumlah daerah lain, seperti Kabupaten Pati di Jawa Tengah, yang pada tahun ini menaikkan tarif PBB hingga 250 persen. Kenaikan signifikan tersebut di beberapa daerah kerap dibenarkan sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan, meski menimbulkan beban baru bagi warga.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menjelaskan bahwa pemberian diskon PBB ini bukan keputusan mendadak. Langkah tersebut telah melalui kajian fiskal mendalam dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga, terutama pasca pandemi dan di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Kita ingin PAD meningkat, tapi bukan dengan membebani masyarakat secara berlebihan. Diskon pajak ini diharapkan mendorong kepatuhan wajib pajak, memperluas basis data pajak, dan menjaga daya beli masyarakat,” Seru Mas Rio sapaan akrab Bupati Situbondo, Kamis (14/8/2025).
Selain memberikan diskon pembayaran PBB bagi wajib pajak yang melunasi sebelum jatuh tempo, Pemkab Situbondo juga menghapus denda keterlambatan. Kemudahan lain disiapkan melalui perluasan kanal pembayaran via aplikasi digital dan kerja sama dengan perbankan, sehingga proses pelunasan PBB bisa dilakukan lebih cepat dan efisien.
Baca juga: Bupati dan Wabup Situbondo Burdah Keliling di Tengah Laut Mimbo Bersama KHR Ahmad Azaim Ibrahimy
“Targetnya, dengan insentif ini, tingkat kepatuhan pembayaran PBB meningkat signifikan. Jadi meski tarif tidak naik, pendapatan sektor pajak tetap terdongkrak,” imbuhnya.
Menurutnya, Pemberian potongan PBB ini juga dibarengi dengan pelaksanaan sejumlah program prioritas di P-APBD 2025.
“Di antaranya adalah program Forsa UMKM dengan subsidi bunga nol persen, perbaikan 364 sekolah dasar dan menengah, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta digitalisasi sistem retribusi dan pajak daerah,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Situbondo, Abdur Rahman, menilai kebijakan ini selaras dengan visi “Situbondo Naik Kelas” yang diusung Bupati Mas Rio bersama Wakil Bupati Ulfiyah.
Baca juga: Pemkab Situbondo Salurkan Bantuan Dana Hibah untuk Masjid, Mushola dan Gereja
“Ini langkah cerdas. PAD tetap digenjot, tapi masyarakat justru diberi keringanan,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik Universitas Abdurrahman Saleh, Dini Noor Aini, juga mengapresiasi pendekatan ini. Menurutnya, potongan PBB dan pembebasan denda dapat menjadi stimulus positif yang mendorong kepatuhan pajak.
“Kebijakan pro-rakyat seperti ini patut dipertahankan, apalagi saat daerah lain justru menaikkan tarif,” pungkas Dini.
Dengan dukungan penuh DPRD dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Situbondo optimistis bahwa Situbondo mampu mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menjaga daya beli warganya. (aza/mzm)
