Situbondo, SERU.co.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan PLN Situbondo.
Hal itu karena tagihan PLN yang dibebankan kepada pemerintah daerah sekitar Rp20 miliar tiap tahunnya dan pembayarannya cenderung flat.
Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Johantono mengatakan bahwa ketika melihat rekening tagihan PLN kepada pemerintah daerah hampir rata rata tiap bulannya beban yang harus kita bayar itu hampir flat pemberlakuannya itu sekitar 1,7 miliar.
“Ini terdiri dari PJU dan lampu rambu rambu atau traffic light. Saya kira ini beban yang cukup tinggi tiap bulannya yang dibebankan kepada pemerintah daerah oleh pihak PLN,” Seru Johantono, Selasa (12/8/2025).
Lebih lanjut, Politisi Partai PKB itu menjelaskan bahwa ketika pihaknya menganalisis dan mengolah data berdasarkan tagihan yang dilakukan pihak PLN kepada pemerintah daerah. Ia menduga ada ketidak beresan di internal PLN.
“Makanya kedepan komisi III DPRD Situbondo ini rencana juga akan melakukan rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak PLN,” jelasnya.
Pihaknya mengatakan bahwa hal itu ada temuan dilapangan. Karena berdasarkan data di Desa Jangkar beban yang harus di bayar oleh pemerintah daerah itu 114 juta tiap bulannya.
Baca juga: Pemkab Situbondo Salurkan Bantuan Dana Hibah untuk Masjid, Mushola dan Gereja
“Berarti dalam 1 tahun kan sekitar kurang lebih 1,5 miliar. Ini desa jangkar saja. Saya kira ini tidak masuk akal ketika data desa jangkar disandingkan dengan data di daerah perkotaan,” terangnya.
Sehingga, ia menyebutkan bahwa ada sekitar 4 titik KWH dan non kWh yang di sinyalir dan diduga ada ketidak beresan di internal PLN.
“Misalnya ada 4 titik di desa Besuki yang mana untuk desa Besuki hampir 100 juta tiap bulannya, dan ada 2 desa yang bebannya di atas 60 juta per bulan,” ucapnya.
Menurutnya, hampir rata rata dari bulan Januari hingga Desember yang mana angkanya tidak berubah. Padahal dari bulan 6 hingga Desember pemerintah daerah ini ada penambahan volume pemasangan PJU.
Baca juga: Bupati dan Wabup Situbondo Burdah Keliling di Tengah Laut Mimbo Bersama KHR Ahmad Azaim Ibrahimy
“Lah itu flat saja dari bulan Januari hingga Desember hampir sama. Makanya dugaan kita disitu sebetulnya. Mestinya beban dari bulan 6 hingga Desember ini bertambah, karena ada penambahan PJU.” imbuhnya.
Sehingga, pihaknya sudah merekomendasikan pada Dishub agar menganggarkan pencacahan semacam survei untuk memastikan eksisting jumlah titip PJU di Situbondo ada berapa.
“Rekomendasi itu sudah kami sampaikan dalam rapat banggar kemarin. Insyaallah di tahun depan ini sudah proses normal kembali proses pembayaran beban listrik yang dibebankan kepada pemerintah daerah,” pungkasnya. (aza/mzm)
