Sorong, SERU.co.id – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memilih melempar tanggung jawab ke masa lalu dan menuding adanya kampanye gelap dari pihak asing terkait polemik tambang nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menegaskan izin usaha pertambangan (IUP) PT GAG Nikel sudah terbit sejak 2017, dimana dirinya belum menjabat. Di sisi lain, pihak PT GAG Nikel menyatakan telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan menjalankan operasional berdasarkan prinsip good mining practices.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan, Izin Usaha Produksi (IUP) milik PT GAG Nikel (GN) telah diterbitkan sejak 2017, jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri.
“IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Saya bahkan belum pernah ke Pulau Gag. Saat itu saya masih Ketua Umum HIPMI, belum masuk kabinet,” seru Bahlil, dikutip dari CNN, Sabtu (7/6/2025).
PT GAG Nikel, anak usaha dari BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam), saat ini merupakan satu-satunya perusahaan tambang yang aktif di wilayah Raja Ampat dari total lima IUP yang terdaftar. Bahlil memastikan, operasional perusahaan itu telah melalui prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Namun demikian, tekanan publik dan desakan dari masyarakat adat serta aktivis lingkungan mendorong Kementerian ESDM untuk menghentikan sementara operasional PT GAG Nikel sambil menunggu hasil verifikasi lapangan.
“Operasional kita hentikan sementara sampai dengan verifikasi lapangan selesai. Saya sendiri akan turun langsung untuk cek ke lokasi agar ada penilaian yang objektif,” tegas Bahlil.
Bahlil menjelaskan, keberadaan PT GAG Nikel berawal dari kontrak karya pada akhir 1990-an yang semula dikelola pihak asing. Setelah kontrak ditinggalkan, negara mengambil alih dan menyerahkannya kepada Antam.
Di tengah polemik yang berkembang, Bahlil mengangkat isu yang lebih luas. Yakni kemungkinan adanya tekanan atau kampanye gelap dari pihak asing yang menolak program hilirisasi tambang nasional.
“Saya menduga ada pihak asing yang tidak senang dengan program hilirisasi tambang kita, termasuk nikel. Ini bukan isu baru. Banyak yang tak ingin Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global,” ujarnya.
Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan penolakan menguat. Kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong, Sabtu (7/6/2025) pagi disambut aksi demonstrasi dari masyarakat adat Papua dan aktivis lingkungan.
Mereka menuntut penghentian permanen terhadap aktivitas tambang nikel di Raja Ampat. Dimana dinilai mengancam ruang hidup masyarakat lokal serta merusak kawasan dengan keanekaragaman hayati luar biasa.
baca juga: Pemerintah Tangguhkan Tambang Nikel di Raja Ampat dan Dorong Ekowisata Berkelanjutan
Menanggapi kontroversi tersebut, Plt Presiden Direktur PT GAG Nikel, Arya Arditya menyatakan, perusahaannya telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan menjalankan operasional berdasarkan prinsip good mining practices. Ia menekankan, lokasi tambang tidak berada di kawasan konservasi maupun Geopark UNESCO.
“Kami siap menyampaikan semua dokumen pendukung ke pihak Kementerian ESDM,” tulis Arya. (aan/mzm)
