Situbondo, SERU.co.id – Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, Empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo memberikan banyak rekomendasi diantaranya, Fraksi PKB, PDIP, Golkar, DIS. Sedangkan fraksi PPP tidak menyampaikan dan menyerahkan langsung pandangan umumnya secara tertulis ke Bupati Situbondo dan Ketua DPRD Situbondo, Senin (5/5/2025).
Fraksi PKB DPRD, Damanhuri menyampaikan dalam pandangan umumnya bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan dari target 11,9 persen menjadi 11.51 persen.
“Angka kemiskinan ini mengalami penurunan dari target. Namun ternyata di angka rasio tidak memenuhi target malahan semakin meningkat, ini perlu di jelaskan,” seru Damanhuri dari fraksi PKB.
Selain itu, terkait keberadaan mal pelayanan publik (MPP) dalam memberikan pelayanan perizinan usaha yang keberadaanya belum maksimal. Sehingga ia meminta Pemkab agar memperkuat MPP sebagai sentra pelayanan.
“Kami minta pemerintah memperkuat fungsi MPP sebagai sentra pelayanan perizinan terintegrasi, baik itu sektor pariwisata, perdagangan dan perindustrian,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menilai pemerintah daerah terkesan setengah-setengah dalam mendistribusi anggaran, sehingga berdampak tidak tercapainya target di banyak OPD.
Baca juga: Anggota DPRD Situbondo Dorong Pemkab Agar Segera Bentuk Tim Sembilan
“Pada sisi belanja pegawai sebesar Rp 766 miiliar lebih dan realisasinya Rp 687 miliar, sehingga menyebabkan Silpa belanja pegawai sebesar Rp 72 miliar lebih,” terangnya.
Sementara itu, fraksi DIS juga mempertanyakan bantuan hibah untuk pondok pesantren dan tempat ibadah yang belum direalisasi oleh Pemkab Situbondo.
“Padahal itu sudah ditandatangi pada bulan lalu. Ini bukan persoalan adminiatrasi, akan tetapi persoalan kepercayaan dan komitmen kepada organisasi keagamaan yang menjadi pilar moral,” ujarnya.
Sementara itu, menanggapi rekomendasi pandangan umum sejumlah fraksi, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo langsung memberikan tanggapannya.
Menurutnya, ketika adanya Inpres 1/2025 tentang Perjalanan Dinas, dirinya harus memberikan contoh.
“Siapa yang paling banyak anggaran yang dipotong, ya itu saya. jadi saya hanya ingin memberikan contoh, OPD itu tergantung pemimpinnya,” ujar Bupati Mas Rio saat menjawab rekomendasi dari beberapa fraksi DPRD.
Baca juga: Anggota Komisi III DPRD Desak Tertibkan Maraknya Penyedia Wifi Ilegal di Kabupaten Situbondo
Selain itu, pihaknya mengaku selama dua bulan terakhir mengajak kepala dinas untuk bertemu dengan calon investor.
“Hal yang mendasar itu keinginan kita untuk maju atau tidak, karena selama ini kita selalu berkeluh kesah kalah dengan kabupaten lain. Akan tetapi kita tidak pernah menaruh pola pikir bahwa kita harus ramah investasi,” imbuhnya.
Menurutnya, para investor tidak suka dengan ketidakpastian, maka dari itu pihaknya telah menginisiasi investasi dengan melibatkan orang yang berpengalaman di Jakarta.
“Kita telah membentuk Badan Investasi Situbondo naik kelas dan dipimpin orang yang sangat terkenal di Jakarta. Bahkan orang itu mau pulang ke Situbondo untuk menarik investor,” terangnya.
Saat ditanya berkaitan tingginya anggaran Silpa, Bupati menyebut akan membenahinya.
“Ya intinya kita akan benarin itu, karena itu berdasarkan laporan BPK,” pungkasnya. (aza/mzm)
