Gedung Poltekom Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat, Wali Kota: Atasi Anak Putus Sekolah

Gedung Poltekom Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat, Wali Kota: Atasi Anak Putus Sekolah
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, rencana pendirian Sekolah Rakyat di gedung Poltekom. (foto: ws13)

Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengusulkan gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) jadi Sekolah Rakyat. Pemkot Malang optimis langkah tersebut mampu mengatasi angka anak putus sekolah.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, pembangunan Sekolah Rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa. Sekolah Rakyat dirancang menjadi sekolah berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Bacaan Lainnya

“Sekolah Rakyat ini program yang sangat baik, terutama di kawasan kota dengan angka kemiskinan ataupun putus sekolah yang tinggi. Salah satu upaya mengatasi angka putus sekolah dengan Sekolah Rakyat,” seru Wahyu, Kamis (27/3/2025).

Gedung Poltekom Diusulkan Jadi Sekolah Rakyat, Wali Kota: Atasi Anak Putus Sekolah
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyambut baik program Sekolah Rakyat. (foto: ws13)

Orang nomor satu di Pemkot Malang itu menuturkan, angka putus sekolah di Kota Malang masih tergolong tinggi. Hingga awal tahun 2025, tercatat angka putus sekolah mencapai 3.468 orang.

Pemkot Malang optimis, pendirian Sekolah Rakyat di Kota Malang mampu mengatasi persoalan tersebut. Wahyu mengungkapkan, para siswa nantinya akan tinggal di boarding school.

“Rusunawa kita sejak mulai dibangun sampai saat ini belum dimanfaatkan sama sekali. Dengan adanya Sekolah Rakyat, bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal para siswa,” ungkapnya.

Usulan pendirian sekolah di gedung kampus Poltekom sudah sampai di Pemerintah Pusat, serta dilakukan peninjauan oleh Kemensos dan Kementerian PU. Pasalnya, Presiden Prabowo berharap, sekolah sudah bisa beroperasi tahun ajaran 2025/2026, terutama di daerah yang sudah siap lahan, bangunan dan asrama.

“Sekolah ini diperuntukkan bagi warga Kota Malang yang masuk kemiskinan grade 1, 2, 3 dan putus sekolah. Sekolah Rakyat diproyeksikan mulai jenjang SD-SMA, namun kewenangan penentuannya oleh Kemensos dan Kemendikbud,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita turut menyambut baik kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Malang. Perempuan berkacamata itu mengatakan, ia sudah mendengar rencananya sekolah tersebut akan menampung 1.000 siswa.

“Anggaran dari pusat, sehingga kami hanya sebagai pelaksana saja. Melihat angka putus sekolah masih di angka sekitar 3.000-an, program ini diharapkan mampu mengurangi 1.000 anak putus sekolah,” papar Mia, sapaannya.

Dirinya berharap, program tersebut berkelanjutan untuk memastikan para siswa yang masuk menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Ia memastikan, Pemkot Malang akan mendampingi produktifitas para siswa sejak duduk di bangku sekolah sampai lulus.

“Ini kan anak-anak berpotensi. Pasti nanti pemerintah daerah juga mempunyai data,
kalau memang sangat berprestasi tentu bisa dipekerjakan sebagai tenaga kerja profesional di Kota Malang,” bebernya.

Mia mengatakan, selama ini banyak jenis beasiswa yang diberikan bagi masyarakat yang beprestasi dan membutuhkan bantuan. Ia berharap, program ‘Ngalam Idrek’ gagasan Wali Kota Malang dapat disinergikan dengan upaya memberdayakan siswa setelah lulus dari Sekolah Rakyat. (ws13/rhd)

 

 

disclaimer

Pos terkait