Situbondo, SERU.co.id – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio didampingi Kepala dan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Situbondo (Timbul Surjanto dan Rina Widharnarini) menemui Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial RI, Kamis (20/3/2025) malam.
Dalam pertemuan itu, Mas Rio menyampaikan segala macam permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Situbondo, utamanya masalah sosial seperti kemiskinan kepada Menteri Sosial.
Selain itu, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan kepada Masyarakat terkait beberapa program Kemensos diantaranya Sekolah rakyat, optimalisasi JKN, penyediaan jaminan hidup, hunian tetap pasca bencana dan lumbung sosial.
“Gus Ipul menyampaikan beberapa program salah satunya terkait program sekolah rakyat (SR) itu program presiden. Kita diminta siapkan tempat, siapa sasarannya? yakni anak-anak yang lahir dari keluarga desil 1-4 yaitu cluster desil miskin,” seru Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayoga, Jum’at (21/3/2025).
Lebih lanjut, Mas Rio menambahkan jika sistem sekolah rakyat full boarding house atau siswa harus berada di dalam lingkungan sekolah rakyat selama 24 jam.
“Sudah ada asrama dengan segala fasilitas yang menunjang pendidikan siswa, semuanya gratis. Dari seragam, tempat tinggal atau asrama, makan dan kebutuhan pokok lainnya,” imbuhnya.
Sehingga, salah satu output dari program sekolah rakyat tersebut adalah untuk menciptakan kader bangsa dari bawah.
“Agar semua bisa sekolah tanpa alasan tak ada biaya, sekaligus bisa menciptakan kader bangsa dari kalangan bawah,” sampainya.
Perlu diketahui, program Sekolah Rakyat ini mencakup pendidikan SD, SMP dan SMA, yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrem. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses seleksi akan berlangsung secara bertahap, dimulai dengan verifikasi kondisi ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan tes akademik, dimulai dengan pendaftaran yang dibuka pada awal April 2025 mendatang. Selain itu program ini direncanakan akan benar-benar berjalan pada Juli 2025.
Tidak hanya itu, untuk menyukseskan sekolah rakyat tersebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana merekrut 60 ribu guru lulusan PPG sesuai data dari Dirjen Guru, yang telah dipetakan berdasarkan wilayah masing-masing, untuk mengajar di sekolah rakyat yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Rekruitmen ini akan dijadwalkan pada April 2025 setelah itu wajib mengikuti pelatihan hingga Mei 2025.
Guru yang lolos seleksi dan diterima akan dikontrak terlebih dahulu dengan kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN, tergantung pada kebijakan yang disepakati bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Terkait skema kurikulum untuk sekolah rakyat terdapat dua skema yakni pertama, kurikulum sekolah unggul yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kedua adalah Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di sekolah-sekolah.
Dengan adanya program Sekolah Rakyat ini, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (aza/mzm)
