Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang usai menyampaikan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) tahun anggaran 2024. Dalam sambutanya, Wali Kota Malang menyampaikan, capaian peningkatan IPM hingga penurunan kemiskinan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2024 merupakan kesempatan untuk menyampaikan hasil kinerja. Termasuk capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan tahun 2024.
“Substansi utama LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis kepala daerah dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya,” seru Wahyu, di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (20/3/2025).
Politisi Gerindra itu mengungkapkan, prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan RPD dilakukan dengan memperhatikan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan.
Lebih lanjut, Wahyu memaparkan, kondisi Kota Malang pada akhir tahun 2024. Hal itu merupakan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan Kota Malang.
“IPM Kota Malang 84,68 pada tahun 2024, meningkat dari tahun sebelumnya di angka 84. Secara komparatif angka IPM tersebut menjadi yang tertinggi kedua di provinsi Jawa Timur,” paparnya.
Wahyu mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang berhasil diturunkan dari 6,80 persen pada tahun 2023 menjadi 6,10 persen pada tahun 2024. Secara komparatif Kota Malang berada pada peringkat ketiga tertinggi di antara kabupaten atau kota lain di Jawa Timur.
“Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Malang pada tahun 2024 sebesar Rp114.721,6. Lebih tinggi dari tahun 2023 yang sebesar Rp107.541,79. Dan secara komparatif peringkat 6 di Jawa Timur,” paparnya.
Wahyu melanjutkan, pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Malang. Persentase kemiskinan sebesar 3,91 persen pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,26 persen.
Selain pemaparan capaian keberhasilan tersebut, terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapatkan atensi pemerintah. Wahyu menyebutkan, terkait ketimpangan pendapatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2024.
“Ketimpangan pendapatan kota Malang tahun 2023 sebesar 0,41 sedangkan data tahun 2024 sebesar 0,42. Meski demikian, nilai tersebut lebih baik dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur dan nasional,” ujarnya.
Wahyu mengakui, pertumbuhan ekonomi Kota Malang juga mengalami perlambatan dari 6,07 persen pada tahun 2023 menjadi 5,41 persen di 2024. Menurutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di Kota Malang, namun juga di tingkat provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengungkapkan, terimakasih kepada Wali Kota Malang atas penyampaian LKPJ. Ia pun menyoroti adanya persoalan yang masih menjadi PR bagi pemerintah ke depannya.
“Pastinya kita tidak boleh hanya berpatok di angka. Apapun yang terjadi di daerah kita harus menjadi cerminan bagi diri kita sendiri untuk berbenah,” pungkasnya. (ws13/rhd)
