Malang, SERU.co.id – Sebanyak 700 usulan pemuda terakomodir dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkot Malang. Wawali menyoroti pengangguran menjadi persoalan utama.
Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin mengungkapkan, masukan-masukan yang ada menjadi catatan bagi pemerintah. Masukan yang menjadi prioritas akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
“Termasuk program-program unggulan Dasa Bakti yang menjadi prioritas kami masuk di RPJMD. Pertama, yang menjadi misi kami yaitu peningkatan sumber daya dan perekonomian,” seru Ali, usai mengikuti Musrenbang di Hotel Grand Mercure, Malang, Rabu (19/3/2025),
Ali mengakui, angka pengangguran di Kota Malang masih cukup tinggi. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mencapai 6,1 persen dibanding rata-rata Jawa Timur yang hanya 4,9 persen.
“Disnaker kita panggil untuk mengidentifikasi bagaimana pola-polanya. Sehingga nanti diketahui faktor pengangguran, karena kurangnya lapangan pekerjaan atau ketidaksiapan SDM yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Wawali yang baru dilantik sebulan lalu itu mengatakan, Pemkot Malang siap memberikan pelatihan bagi para pemuda. Pihaknya siap memetakan masalah pengangguran, agar segera teratasi dengan solusi terbaik.
“Masukan-masukan dari semua pihak beserta pelatihan-pelatihan akan kami konsep. Itu semua sudah masuk ke dalam Dasa Bakti Unggulan,” ujarnya.
Selain pengangguran, persoalan-persoalan lain juga menjadi prioritas, seperti beasiswa yang sudah dijanjikan. Dan ada penanganan persoalan banjir, sampah hingga persoalan-persoalan lingkungan lainnya menjadi perhatian pemerintah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan, terdapat peningkatan jumlah usulan yang diakomodir. Peningkatan itu sebesar 2,1 persen dibandingkan Musrenbang tahun sebelumnya.
“Usulan masuk 7.682 dan yang terakomodir 3.871 usulan. Untuk pemuda paling banyak, dari 730 usulan, 700 usulan diakomodir,” katanya.
Selain itu, usulan untuk tematik diakomodir 144, tematik disabilitas diakomodir 165, tematik lansia diakomodir 77. Sedangkan tematik perempuan dari 318 usulan, yang diakomodir sebanyak 278.
Senada dengan Wawali, ia menuturkan pentingnya pelatihan keterampilan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu menekan tingkat pengangguran, karena SDM sudah siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.
“Arah kebijakan kita memberikan pelatihan dan menyediakan alat bekerja yang diperlukan. Jangan sampai hanya berhenti pelatihan-pelatihan saja,” tegasnya.
Dwi menerangkan, pemerintah perlu saling berkoordinasi untuk mengatasi pengangguran. Apabila masyarakat sudah diberikan pelatihan dan alat kerja, namun tidak memiliki modal, maka harus dicarikan pihak pemberi modal.
Dalam Musrenbang itu, usulan yang paling mendominasi terkait pembangunan fisik, seperti perbaikan gorong-gorong, penanganan banjir dan jalan berpaving. Meski demikian, usulan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dinilai mulai seimbang, karena pembangunan fisik sudah dilakukan di masing-masing jajaran.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono berharap, ada keberlanjutan pembangunan. Sehingga, program pembangunan di periode selanjutnya dapat dilanjutkan.
“Program-program yang baik harus tetap dipertahankan dan diperbaiki. Termasuk kami mengharapkan kesinambungan antara RPJM Nasional, RPJM Provinsi dan RPJM Daerah,” pungkasnya.
Ia mengungkapkan, apabila terdapat kesinambungan, maka program-program yang dibuat sesuai dengan kebijakan nasional. DPRD Kota Malang siap membantu mengakomodasi pemerintah dalam mencapai visi dan misi yang telah disusun unuk pembangunan Kota Malang. (ws13/rhd)
