Jember, SERU.co.id – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember periode 2025-2030, Gus Fawait dan Djoko Susanto dikabarkan memiliki hubungan yang kurang harmonis pasca dilantik di Istana Negara Senayan, Jakarta 20 Februari 2025 lalu.
Hal itu terlihat usai Wabup Jember Djoko Susanto mendatangi acara Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember, pada Selasa (11/03/2025) kemarin.
Disela-sela acara yang masig berlangsung, Wabup Djoko mengatakan, mau bagaimanapun kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jember adalah untuk menyelaraskan visi dan misi hasil Pilkada Tahun 2024 kemarin.
“Bagaimanapun juga, kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas hari ini adalah dalam rangka mengaktualisasikan visi-visi hasil Pilkada 2024. Arahan dari saya dan (Bupati) Gus Fawait menjadi hal yang sangat penting dan mendasar, karena yang memiliki visi-visi adalah pemenang Pilkada 2024,” kata Djoko pada awak media.
Dalam kegiatan yang diselenggarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu, juga tampak hadir Sekretaris Tim Sukses pasangan Gus Fawait-Djoko Susanto, Dima Akhyar.
Disitu, Wabup Djoko menyampaikan bahwa penataan dan pelayanan birokrasi di Jember harus bisa lebih baik sesuai dengan meritokrasi dan kinerja fungsional. Wabup Djoko bahkan menyebut bahwa Dima lebih paham akan hal tersebut.
“Sejauh ini, melihat kinerja birokrasi dari sisi meritokrasi maupun dari sisi kinerja fungsional, mungkin bisa ditanyakan kepada kepegawaian di sana, atau mungkin Mas Dima lebih paham dari saya,” tegas Djoko.
“Yang jelas, saya berharap pengelolaan birokrasi ke depan harus mengedepankan sistem meritokrasi yang kita upayakan, kita ikhtiarkan, dan kita jauhkan dari praktik-praktik yang tidak baik dalam rangka penataan kelembagaan,” sambungnya.
Bahkan, kata Wabup Djoko melanjutkan, dirinya sempat mengirimkan nota dinas pada inspektorat untuk melakukan audit terhadap penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah OPD yang bahkan Wabup Djoko tak mengetahuinya.
“Kemarin, ada pengisian pos-pos jabatan kosong Plt. Informasi yang saya dapat bukan dari internal (Pemkab Jember), artinya bukan laporan dari pejabat yang ada. Makanya, kemarin saya bikin nota dinas pada inspektorat untuk melakukan audit kepatuhan atas proses penerbitan SK itu. Kita tunggu hasilnya,” paparnya.
“Hal-hal seperti ini yang saya katakan tadi. Ke depan, saya ingin sistem meritokrasi menjadi panduan dalam pengelolaan sumber daya kepegawaian yang ada,” tutup Wabup Djoko.
Terpisah, Bupati Jember Gus Fawait dalam acara Press Conference pada Senin (10/3/2025) lalu ketika ditanya soal ketidakhadiran Wakil Bupati dalam sejumlah kegiatan, mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati sudah seharusnya saling mengisi satu sama lain.
“Untuk Pak Wabup, namanya juga Bupati dan Wakil. Coba lihat di Jawa Timur, ketika Ibu Gubernur datang paripurna, Pak Wagub datang ke acara yang lain, itu namanya produktif, sama di Jember juga, Bupati sama Wakil saling mengisi. Kami bukan manten, bareng-bareng terus, gandengan tangan,” kata Gus Fawait singkat. (amb/mzm)
