Jakarta, SERU.co.id – Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menunda pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 menuai kritik tajam. Dalam keputusannya, CPNS 2024 akan diangkat pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Menanggapi keputusan mendadak tersebut, banyak peserta yang kini kehilangan kepastian menilai pemerintah tidak peka.
Penundaan pengangkatan ini diumumkan setelah rapat antara Menteri PAN-RB, Rini Widyantini dengan Komisi II DPR RI. Menurut Rini, keputusan ini bukan karena efisiensi anggaran. Melainkan untuk menyesuaikan proses dan hasil rekrutmen CASN 2024 dengan kebutuhan pembangunan di berbagai daerah.
Namun, alasan tersebut justru dipertanyakan Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI), Nur Baitih. Ia menilai, kebijakan ini tidak masuk akal dan malah menimbulkan multitafsir di kalangan honorer.
“Apakah MenPAN-RB salah menerjemahkan perintah Presiden Prabowo untuk efisiensi anggaran?. Karena Menkeu Sri Mulyani sudah menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada honorer dan ASN,” seru Nur, Jumat (7/3/2025).
Baca juga: Pendaftaran Mudik Gratis Lebaran 2025 PT Jasa Raharja Dibuka hingga 17 Maret 2025
Nur juga mengkritik, alasan pemerintah yang ingin menyamakan terhitung mulai tanggal (TMT) antara CPNS dan PPPK. Menurutnya, itu tidak relevan karena PPPK memiliki usia lebih beragam, bahkan ada yang mendekati masa pensiun.
“Tolong cubit diri Bu Menteri dan Kepala BKN, bila kalian di posisi honorer bagaimana rasanya?. Mereka merasa dizalimi,” ujarnya geram.
Keputusan ini membawa dampak besar bagi ribuan peserta yang telah lulus seleksi. Banyak dari mereka yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya setelah dinyatakan lulus, kini menghadapi ketidakpastian. Sebuah petisi menuntut percepatan pengangkatan telah ditandatangani 32.443 orang hingga Jumat (7/3/2025) pukul 13.00 WIB.
Baca juga: Polemik Seleksi SPPI Batch 3, dari Transparansi hingga Ketidakadilan Gender
Seorang peserta lulus CPNS 2024, Alpi Anwar Pulungan mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku, sudah mengorbankan banyak hal. Termasuk resign dari dua pekerjaan sekaligus.
“Saya tidak paham dengan pikiran KemenPAN-RB, tidak semua orang punya tabungan untuk bertahan selama masa penundaan. Kenapa tidak konsisten dengan jadwal yang diberikan dan kenapa serba mendadak. Tapi sebagai orang biasa, kita bisa apa di hadapan negara?,” ujarnya.
Baca juga: Viral Tertawakan Nasi Berkat, Bupati Bogor Minta Kades Menyan Diberikan Pembinaan
Di sisi lain, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Aba Subagja menyebutkan, para peserta bisa memanfaatkan waktu ini untuk belajar tentang birokrasi sebelum mulai bekerja.
“Jadi nanti ketika mereka masuk, sudah siap pakai, siap bekerja dan siap berkontribusi,” kata Aba.
Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto juga menegaskan, para CASN akan mendapatkan pembekalan tentang birokrasi. Baik secara daring maupun langsung di instansi masing-masing. (aan/mzm)
