Pj Gubernur Jatim Tinjau Peternakan Sapi di Pujon, Gencarkan Vaksinasi PMK

Pj Gubernur Jatim Tinjau Peternakan Sapi di Pujon, Gencarkan Vaksinasi PMK
Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono meninjau tempat peternakan sapi di kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kota Batu. (foto:ist)

Malang, SERU.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, meninjau peternakan sapi di kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kota Batu. Ia mendorong pelaksanaan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) secara masif guna menjaga kesehatan hewan ternak.

Adhy Karyono menyampaikan pentingnya peran koperasi dalam melakukan vaksinasi mandiri, seperti yang telah diterapkan oleh Koperasi SAE Pujon, untuk mencegah penyebaran PMK.

Bacaan Lainnya

“Kami mengambil langkah antisipasi dengan memperketat jalur perdagangan ternak, membersihkan kandang menggunakan disinfektan, dan memberikan vaksinasi kepada hewan yang sehat sebagai tindakan pencegahan,” ujar Adhy, Sabtu (11/1/2025).

Menurutnya, setiap kali wabah PMK mengalami peningkatan, koperasi langsung memberikan vaksinasi dan vitamin untuk ternak yang ada.

“Koperasi bertanggung jawab atas perawatan ternak sehat, sementara vaksinasi untuk sapi pribadi juga tetap menjadi tanggung jawab kami,” tambahnya.

Adhy juga menjelaskan bahwa saat ini tersedia 25 ribu dosis vaksin, ditambah 325 ribu vaksin dari APBD, dan 1,4 juta vaksin dari Kementerian Pertanian. Meski demikian, jumlah kebutuhan vaksin di Jawa Timur mencapai 6-7 juta dosis, sehingga pelaksanaan vaksinasi akan terus digencarkan.

Dari data terbaru, sejak 1 Desember 2024 hingga 10 Januari 2025, terdapat 11.317 sapi yang terdampak PMK. Dari jumlah tersebut, 70 persen dalam proses penyembuhan, 22 persen telah sembuh, dan sisanya mati atau dipotong paksa.

“Angka ini tergolong kecil, hanya sekitar 3 persen dari total populasi,” jelas Adhy.

Adhy juga membahas kebijakan penutupan pasar hewan selama 14 hari yang sudah diterapkan di tiga kabupaten, yakni Tulungagung, Situbondo, dan Ponorogo. Meski begitu, kebijakan tersebut masih dalam pengawasan Pemprov Jatim dan belum diberlakukan secara menyeluruh.

“Kami belum memutuskan untuk menutup pasar hewan secara luas karena mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Upaya pencegahan PMK harus berjalan seiring dengan menjaga stabilitas ekonomi,” tutup Adhy. (sby2/ono)

disclaimer

Pos terkait