Jember, SERU.co.id – Penundaan pencairan bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Jember semakin menjadi polemik. Hal tersebut juga menuai protes keras dari masyarakat, mengingat banyak sekali yang mengaitkan permasalahan tersebut dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 27 November 2024 mendatang.
Sejumlah masyarakat menyebut bahwa bagaimanapun, bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus segera tersalurkan tanpa ditunda sama sekali.
Devi Ika Yustiantini (34), salah satu warga Dusun Gudangrejo, Desa/Kecamatan Rambipuji, Jember mengatakan, selama ini dia bersama keluarga merasakan manfaat dari bantuan yang diterima dari pemerintah setempat.
Ibu kandung Devi yang bernama Suyati (65) diketahui menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun.
Diketahui, Suyati menerima bantuan berupa BPNT yang saat ini diterimanya dalam bentuk uang tunai. Bantuan tersebut, kata Devi, telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun.
Ketika Devi dan ibunya mendapat kabar soal penundaan pencairan dana bantuan itu, sontak dirinya kaget dan menyayangkan keputusan sepihak dari pemerintah itu, terlebih dengan alasan menjaga kondusifitas Pilkada 2024.
“Selama ini manfaatnya kami rasakan dari bantuan itu dan manfaatnya itu ya seperti bisa terpenuhi mas kebutuhan-kebutuhan yang saya dan ibu nggak bisa penuhi itu tercukupi semua. Apalagi dalam satu keluarga saya ini ada 6 orang yang harus dicukupi kebutuhannya,” jelas Devi pada wartawan, Kamis (17/10/2024).
“Kalau dikaitkan dengan Pilkada jelas saya tidak setuju mas karena Pilkada sama BLT entah itu BPNT atau PKH yang kita terima jangan dikait-kaitkan hanya untuk kepentingan Pilkada saja,” imbuhnya.
Menurutnya, masyarakat berhak menentukan pilihan paslon masing-masing. Devi juga dengan tegas menyampaikan, urusan pencairan dana bantuan tidak ada pengaruhnya soal pilihan paslon.
“Kalau pilihan itu ya dari individu masing-masing, termasuk juga dari ibu saya. Intinya terserah saya dan ibu mau milih siapa gitu, bukan karena nanti dapat BLT terus milih Paslon ini, ya kan nggak mungkin gitu. Kita pastinya memilih Paslon yang memang dari hati nurani bukan dari apa-apanya gitu,” tegasnya.
“Ya kalau memang itu (bantuan) dari pemerintah ya terus kan gak ada kaitannya sama Pilkada buat apa ditunda gitu loh kan kasihan orang yang sangat membutuhkan ya contohnya ibu saya ini,” tambah Devi.
Ucapan senada juga disampaikan oleh Holilah (30), warga Dusun Gudangrejo, Desa/Kecamatan Rambipuji yang juga merupakan KPM.
Holilah mengaku, dia saat ini harus menghidupi dirinya sendiri dan 5 orang anggota keluarga lain dengan pendapatan per bulan yang minim.
“Saya satu keluarga ada 6 orang, ada suami, ibu mertua, adik dan 2 anak. Saya dapat bantuan sudah lama sekitar 2-3 tahun. Manfaatnya alhamdulillah banyak, karena kan juga buat bantu-bantu yang ada di rumah,” kata Holilah.
“Kalau menurut saya, alhamdulillah bantuan itu sejauh ini sudah tepat sasaran dan bisa buat anak saya sekolah, sama buat modal untuk jualan,” sambungnya.
Terkait penundaan pencairan dana bantuan yang dilakukan pemerintah, Holilah sangat menyayangkan hal tersebut dan mengaku sedih atas keputusan itu.
“Ya kalau bantuan itu benar-benar ditunda, saya sangat kecewa mas. Jangan lah dikait-kaitkan dengan politik. Rakyat kecil kan juga kecewa, bantuan kan tidak ada hubungannya dengan politik,” keluhnya.
“Kalau harapan saya, kalau bisa jangan sampai ditunda, kayak biasanya saja. Karena seperti saya ini kan orang kecil juga membutuhkan bantuan itu, ya kalau ditunda sangat kecewa,” tandasnya. (amb/mzm)
