Malang, SERU.co.id – Masa transisi menuju ‘Kebiasaan Baru’ alias New Normal tak mengendurkan semangat Pemkot Malang dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020. Berbagai upaya, terobosan hingga diskresi pajak digeber Pemkot Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di masa recovery ekonomi ini.
“Kami juga terus mengupayakan tindakan persuasif untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Termasuk mengunjungi usaha-usaha baru sebagai support nyata Pemkot Malang agar sektor bisnis kembali bergeliat dan meningkatkan PAD Kota Malang,” seru Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT, dalam keterangan resminya kepada SERU.co.id
Pun pemberlakuan kebijakan relaksasi pajak, seperti program Sunset Policy V, pemberian keringanan pajak daerah, peniadaan sanksi atas keterlambatan pelaporan hingga pengunduran masa jatuh tempo PBB Perkotaan. Hingga pemasangan alat perekam atau taping box untuk memperlancar program e-Tax juga terus dilakukan Bapenda ke pengelola-pengelola usaha yang menjadi Wajib Pajak (WP), mulai usaha resto, cafe hingga hotel.
OPD yang sebelumnya bernama Dispenda dan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) ini, telah menuntaskan upaya-upaya penyelamatan uang negara dengan menagih tunggakan Pajak Hotel yang diselesaikan hingga tingkat Pengadilan Negeri Malang. “Kegiatan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu program utama dalam pencegahan korupsi di bidang pendapatan dan disupervisi oleh Tim Korsupgah KPK RI Wilayah VI,” imbuh Sam Ade d’Kross, sapaan akrab Kepala Bapenda.
Dalam masa transisi menuju new normal, Bapenda juga fokus dalam intensifikasi pelayanan pemungutan di sektor pajak yang tidak terdampak langsung pandemi covid-19, misalnya mengurai tunggakan Pajak Reklame. Sepekan ini, Bapenda melalui Tim Satgas Reklame gencar melakukan operasi sadar pajak. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 237 titik reklame penunggak pajak menjadi sasaran dengan potensi mencapai Rp 1,56 Milyar.
“Meski tidak menggelar operasi gabungan bersama lintas satuan mitra kerja Bapenda, namun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak kali ini, operasi dilakukan secara senyap dengan tim UPL atau satgas internal kami,” terang musisi dan tokoh olahraga ekstrim ini.
Dia menjelaskan, operasi tersebut lebih persuasif sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Serta dalam upaya mengurangi tunggakan dan mengurai piutang Pemkot Malang. Hasil kombinasi operasi rutin ini cukup signifikan, selain mengurangi tunggakan dan mengurai piutang Pemkot Malang, juga pastinya menambah PAD dari sektor pajak.
“Sebagian WP pemilik materi reklame tersebut langsung beritikad baik dengan melakukan pelunasan tunggakan pajaknynya. Sedangkan yang belum membayar, segel stiker atau banner tidak akan kami lepas dulu,” imbuh Sekretaris Bapenda Kota Malang, Dra Khumakyah MM, yang juga turun langsung dalam operasi reklame, sepekan terakhir.
Dalam menjalankan giat ini, pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dengan style humble dan egaliter kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak (WP). Semua dilakukan sesuai prosedur dan standar protokol kesehatan di masa ini. “Tugas paling berat adalah mengembalikan tingkat kepatuhan WP untuk peningkatan PAD Kota Malang yang akan digunakan untuk kemakmuran masyarakat Bhumi Arema,” beber salah satu tokoh Aremania ini.
Sementara itu, Bapenda juga rutin menggelar forum group discussion (FGD) dengan instansi mitra kerjanya. Utamanya terkait rapat kajian perencanaan target pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. “Kami sampaikan ke OPD-OPD pemungut PAD untuk dijadikan referensi atau bahan untuk mengambil keputusan. Misalnya, berapa sih target yang akan ditetapkan nantinya? Baik di masa pandemi, di masa transisi maupun saat New Normal nanti,” urai Sam Ade.
Kajian ini bahkan ke depannya bisa menjadi acuan kebijakan di tahun-tahun mendatang, karena referensi berasal dari tim ahli. Potensi acuan ini menjadi road map strategi dalam menyongsong era new normal pasca revovery ekonomi nantinya. “Harapannya bisa menjadi dasar dan penentuan target PAD ke depannya. Sehingga kita punya referensi data yang kuat sebagai pijakan dalam praktiknya nanti,” sambung Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD Bapenda Kota Malang, Dr Dian Kuntari S.STp, MSi. (rhd)
