Malang, SERU.co.id – Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, terdapat 5.655 anak di Kota Malang yang tidak sekolah. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang lakukan respon cepat untuk mencari sulusi penanganan.
Untuk itu, Pemkot Malang menggelar sosialisasi pananganan anak tidak sekolah (PATS) dan penanganan komitmen lintas sektor AKAS (Ajak Kembali Anak Sekolah) dengan melibatkan ratusan operator sekolah, Rabu (2/10/2024).
“Respon yang cepat kami ingin melakukan intervensi, pertama harus melakukan sosialisasi dengan stakeholder, ada operator yang menjadi lini terdepan. Untuk mendata kemudian kita hadirkan camat, Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM) yang nantinya proses tindak lanjut tentunya akan berkolaborasi dengan PKBM harus sudah diberikan ruang gratis dan ini menjadi hal yang sangat baik,” seru Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.
Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu menerangkan, berdasarkan data dari pemerintah pusat, tercatat ada 1.875 anak yang putus sekolah karena dropout (DO), 1.271 tidak lulus sekolah atau tidak meneruskan sekolah serta 2.509 anak yang belum pernah sekolah.
Dirinya menuturkan, diharapkan terbentuknya satgas ini Kota Malang yang merupakan Kota Pendidikan ini akan segera mengentas angka anak putus sekolah tersebut.
“Artinya respon kami sangat cepat untuk penanganan ini, dengan langkah-langkah sosialisasi, pembentukan satgas, dan sebagainya,” bebernya.
Baca juga: Pemkab Malang Sapu Bersih Anak Putus Sekolah Untuk Dapatkan Ijazah
Iwan berharap dengan adanya segala upaya yang telah dilakukan Pemkot Malang, program tersebut tidak akan mandek begitu saja. Selanjutnya dalam waktu dekat pihaknya juga bakal menindak lanjuti dengan pembahasan teknis, khususnya dengan PKBM. Dengan tujuan, mengidentifikasi apa penyebab anak-anak tersebut tidak melanjutkan sekolah.
“Anak yang tidak sekolah kita bisa kita salurkan dan minatnya apabila memang masih memungkinkan kita salurkan ke PKBM,” terangnya.
Iwan menargetkan, langkah penanganan yang merupakan salah satu program prioritas ini harus sudah terlihat progresnya secara siknifikan pada bulan November 2024 mendatang.
“Karena saya yakin anak yang putus sekolah berharap ada dorongan dari pemda dan mendorong agar anak anaknya sekolah. Karena saya yakin, orangtua mereka punya harapan yang tinggi pada anaknya. Kalau anaknya putus sekolah, orangtua sangat sedih,” beber Iwan.
“Sampai Desember saya akan rapat dulu, saya ingin ada keakuratan datanya, saya ingin tau langkahnya pak Kadis Pendidikan, PKBM. Tadi saya tanya kapasitasnya berapa PKBM bisa menerima, semua bisa menampung,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana mengaku, awalnya kaget dengan data anak putus sekolah di Kota Malang yang pihaknya dapatkan dari Pemerintah Pusat.
“Yang jelas kami juga kaget di kala 2-3 bulan kemarin kami dapat data itu dari Kementerian Pendidikan. Akhirnya sudah kami telusuri dan kami sosialisasi dengan teman-teman kelurahan tapi sifatnya belum semua. Jadi kami masih uji coba di Arjowinangun di Kecamatan Kedungkandang,” tuturnya. (wul/ono)
