Jakarta, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang terima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) di Jakarta, Kamis (8/8/2024). Penghargaan tersebut sebagai wujud konsistensi Pemkot Malang dalam meningkatkan capaian kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Per 1 Agustus 2024, capaian UHC Kota Malang telah mencapai 107,5 persen, sebanyak 844.252 orang (95,85 persen) menjadi peserta aktif JKN.
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin hadir langsung dan menyerahkan penghargaan. Ia menyampaikan, UHC menjadi konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan adil, komprehensif, bermutu dan tanpa hambatan finansial.
“Per 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 275 juta jiwa atau lebih 98 persen dari total penduduk Indonesia. Ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga dan juga seluruh pemerintah daerah, seru Ma’ruf, Kamis (8/8/2024).
Lebih lanjut, Wapres mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan peserta aktif. Dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh. Wapres pun memotivasi daerah-daerah yang belum mencapai target untuk sebisa mungkin melakukan akselerasi pencapaian UHC.
“Dukung optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan terjangkau, berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM usai menerima penghargaan mengatakan, kesehatan menjadi hal penting dalam pembangunan berkelanjutan. Karenanya, sektor kesehatan menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian pemerintah.
“Tentu kita ingin semua warga bisa mendapat akses pelayanan kesehatan dengan layak dan mudah, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan warga. Salah satunya melalui perlindungan jaminan kesehatan. Maka kita terus dorong agar semakin banyak warga yang jadi peserta (JKN),” ajaknya.
Komitmen peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan diperkuat dengan kebijakan anggaran untuk kepesertaan JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sekitar 40 persen peserta JKN di Kota Malang merupakan peserta yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang melalui pendanaan APBD. Pada 1 Agustus 2024, tercatat jumlah peserta aktif PBI APBD sejumlah 366.194 orang dengan alokasi anggaran Rp171.328.184.517.
“Untuk menunjang pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, Pemkot Malang meluncurkan aplikasi E-JKN Cekat. Sebuah aplikasi layanan kepesertaan JKN bagi warga Kota Malang yang dilakukan secara cepat, efektif, akurat dan terpadu. Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk melakukan pengajuan dan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkot Malang,” beber Wahyu.
Dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan warga, Kota Malang juga telah didukung fasilitas kesehatan yang memadai. Saat ini, ada RSUD Terakreditasi Paripurna sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes (Starkes) yang didukung dengan 16 puskesmas, 33 puskesmas pembantu dan satu labkesda. Selain itu, ada rumah sakit swasta, klinik dan dokter praktik mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Malang.
“Untuk SDM Kesehatan di Kota Malang berjumlah 11.816 orang. Terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, farmasi, ahli gizi, sanitarian dan tenaga kesehatan lainnya,” pungkas orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.
Sebagai informasi, penghargaan UHC Award 2024 diberikan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota atas dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC. Khususnya cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN minimal 95 persen dari jumlah total penduduk.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, per 1 Agustus 2024, UHC Kota Malang mencapai 107,5 persen, meningkat dari 107,01 persen pada 1 Desember 2023. Selain itu, hingga 1 Agustus 2024, sebanyak 844.252 orang atau 95,85 persen penduduk Kota Malang menjadi peserta aktif JKN. Angka ini naik dibandingkan Desember 2023 yang berada pada angka 832.611 orang. (afi/ono)
