Malang, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang buka Bimtek koordinator dan enumerator penggunaan aplikasi SIDT. Para enumerator akan mendata jumlah UMKM dan masyarakat di Kota Malang yang belum memiliki pekerjaan. Nantinya data tersebut akan digunakan untuk pelatihan dan pembinaan menuju UMKM mandiri dan naik kelas.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, Sahabat UMKM menjadi bukti nyata tanggung jawab Pemkot Malang membawa UMKM mandiri dan naik kelas. Dibentuk untuk memberdayakan, menghimpun, dan mengkoordinir UMKM di 57 kelurahan di Kota Malang.
“Prioritas penggunaan produk UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terbukti mampu menurunkan kemiskinan. Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Malang turun dari 37,78 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 34,84 ribu jiwa pada Maret 2024,” seru Wahyu, Senin (5/8/2024).
Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan, saat ini Kota Malang memiliki 366 koperasi aktif dan 29 ribu lebih UMKM. Untuk menghasilkan data cepat, tepat dan akurat, diperlukan koordinator dan petugas lapangan. Hal itu akan mendukung daya saing koperasi dan UMKM demi kemajuan bersama.
“Ada bantuan dari Kementerian Koperasi untuk pendataan UMKM di Kota selama tiga bulan. Dengan pendataan ini, diharapkan situasi terkini UMKM bisa didapatkan,” terang pria ramah senyum itu.
Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menyatakan, total sahabat UMKM di Kota Malang sebanyak 12.000. Tersebar di RT, RW, Kelurahan hingga kecamatan. Koordinator dan enumerator tersebut sebelisudah dikukuhkan di MCC, Jumat (28/6/2024) lalu.
“Namun Bimtek hari ini hanya mengambil perwakilan, masing-masing dua dari Kelurahan. Sahabat UMKM ini nantinya akan mendata semua UMKM di kota Malang, by name by address, dan by product. Ke depan juga akan didata masalah keuangan yang juga menjadi database Kota Malang,” bebernya.
Selain itu, menurut Eko, nantinya Sahabat UMKM bisa mengidentifikasi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Khususnya masyarakat selain karyawan yang belum memiliki usaha.
“Data usaha mikro juga akan digunakan untuk melakukan pelatihan dan pembinaan, sehingga UMKM bisa naik kelas. Melalui Bimtek ini, akan diajari cara mengisi data secara langsung di lapangan, karena harus mendata 80.000 UMKM selama tiga bulan. Kita ingin pemerintah daerah selalu memberikan data riil di lapangan,” pungkasnya. (afi/ono)
