Malang, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang sampaikan penjelasan terhadap Ranperda perubahan APBD Kota Malang tahun 2024. Target pendapatan daerah bertambah dan belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan tidak terduga mengalami penurunan. Harapannya, perubahan APBD segera diselesaikan dan ditindaklanjuti.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2 triliun 425 miliar 72 juta. Target tersebut bertambah sebanyak Rp58 miliar 296 juta dari target sebelumnya.
“PAD Kota Malang bertambah sebesar Rp39 miliar 175 juta dari target awal sebesar Rp970 miliar 521 juta. Sementara belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga turun dibandingkan anggaran awal. Penurunannya sudah disepakati bersama di KUPA-PPAS kemarin,” seru Wahyu, Senin (5/8/2024).
Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan, Ranperda perubahan APBD 2024 ini meneruskan dan mengevaluasi dari KUPA-PPAS yang sudah disetujui, Kamis (25/7/2024) lalu. Dikatakannya, ada beberapa hal yang tidak tercapai dan regulasi tertentu sehingga disesuaikan pada APBD perubahan.
“Tapi semuanya sudah kita tetapkan bersama saat KUPA-PPAS dan akan secepatnya diselesaikan karena sudah dibahas secara detail,” ungkap orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, penjelasan Pj Wali Kota terhadap Ranperda perubahan APBD Kota Malang tahun 2024 hampir sama dengan rancangan KUA-PPAS sebelumnya. Ia juga mengaku DPRD sudah mengubah berbagai belanja sebelum dilaksanakan pada tahun 2024 ini.
“Pintu masuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan belanja APBD Kota Malang hanya pembahasan tujuan akhir. APBD bisa dioptimalkan, salah satunya dengan efisiensi belanja pegawai,” terang Bli Made, sapaan akrabnya.
Made melanjutkan, postur gambaran umum perubahan APBD akan dibahas bersama masing-masing komisi DPRD Kota Malang. Jika CPNS dan PPPK masuk maka lebih baik biaya belanja pegawai dialihkan ke belanja modal atau belanja lain untuk masyarakat.
“Kami akan meminta masing-masing komisi untuk anggaran bersifat pengerahan massa dievaluasi dan digeser. Bisa dialihkan untuk belanja lain yang sifatnya urgent dan produktif, seperti penanganan banjir,” pungkasnya. (afi/ono)
