Jember, SERU.co.id – Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Jember secara resmi mengajukan hak interpelasi atau menyoroti kinerja Bupati Jember, Hendy Siswanto yang dinilai tidak berjalan dengan baik.
Pernyataan interpelasi itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem, David Handoko Seto dalam konferensi pers di ruang Fraksi Nasdem gedung DPRD Jember.
“Jadi kami melihat ada beberapa program dari Bupati Jember Hendy Siswanto sejak beliau menjabat pada tahun 2021 lalu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” ujar David, Senin (29/7/2024).
Lebih lanjut, kata David, masih banyak program-program yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Hal itu, lanjut dia, berdasarkan pantauan langsung Fraksi Nasdem di lapangan selama masa kepemimpinan Hendy-Firjaun 3 tahun belakangan.
“Berdasarkan pantauan kami di lapangan, total ada tujuh program atau slogan andalan dari Bupati Hendy yang tidak terlaksana. Itu yang menjadi poin penting bagi kami, kenapa hak interpelasi ini dilakukan,” jelasnya.
Tujuh program sebagaimana dimaksud oleh David diantaranya adalah Wis wayahe Jember satu data, Wis wayahe SDM Jember unggul, Wis wayahe Infrastruktur Jember mantab, Wis wayahe Jember Industrial Farming, Wis wayahe pelayanan Jember handal, Wis wayahe Jember permata Jawa, Wis wayahe Jember tumbuh, Wis wayahe Jember Gerdajaya (Gerakan Desa Jember Berdaya) dan Wis wayahe pesantren berdaya.
“Itu semua tidak terlaksana dan terealisasi dengan baik. Maka dari itu, kami perlu melaksanakan fungsi kontrol melalui interpelasi ini, karena beliau (Bupati Hendy) dulunya juga kami (Nasdem) yang mengusung untuk menjadi pemimpin di Jember,” bebernya.
Tak hanya itu, lanjut David, terdapat pula sejumlah program pembangunan yang tidak berjalan bahkan cenderung tidak diselesaikan dalam masa kepemimpinan Bupati Hendy.
“Banyak pembangunan yang tak diselesaikan, contohnya Bandar Udara Notohadinegoro yang dibiarkan begitu saja padahal dijanjikan ada peningkatan kelas, kemudian ada pula pembangunan dermaga dan pabrik pengalengan ikan yang tak jelas nasibnya dan masih banyak lainnya,” terangnya.
“Selain itu, revitalisasi koperasi dan UMKM yang belum jelas bagaimana kelanjutannya dan entah mau dibawa kemana. Ini semua yang menjadi dasar bagi kami dalam mengeluarkan hak interpelasi,” sambung David.
David menambahkan, pihaknya lebih memilih menggunakan hak interpelasi itu juga sebagai bentuk mengawal kepemimpinan Hendy-Firjaun hingga akhir masa jabatannya.
“Tujuannya tentu agar program-program yang tidak terselesaikan dapat segera dituntaskan di akhir-akhir kepemimpinan beliau. Itu juga sebagai bentuk komitmen dari kami terhadap Bupati Hendy untuk kepentingan masyarakat bersama,” paparnya.
“Untuk tindak lanjut dari proses interpelasi ini, nantinya berkas-berkas semua akan kita lengkapi untuk kemudian kita serahkan ke pimpinan dewan agar fraksi-fraksi lain juga turut mengajukan hak yang sama dengan kami,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto saat dikonfirmasi merasa heran terkait hak interpelasi yang diajukan oleh Fraksi Nasdem. Pasalnya, hak tersebut baru diajukan setelah 3 tahun dirinya menjabat.
“Ya heran saja, sudah 3 tahun kami menjabat kok baru sekarang ada hak interpelasi. Padahal tiap tahun selama saya menjabat juga diperiksa (oleh dewan) terkait semua program-program kami. Rencana program pembangunan dan pekerjaan yang kami ajukan juga selalu disetujui, kan aneh,” ujarnya singkat. (amb/mzm)
