Malang, SERU.co.id – Juru bicara (jubir) Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menepis isu kabinet gemuk yang bakal dibentuk. Pasalnya, isu tersebut tak diketahui dari sumber terpercaya mana, bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto belum menyatakan kabinet dimaksud final.
Dr Dahnil Anzar Simanjuntak SE ME mengatakan, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Prabowo Subianto, terkait berapa jumlah menteri yang terpilih. Pasalnya, saat ini Prabowo sedang memilah program apa saja dengan pelaksana kementerian yang dibutuhkan. Sehingga tahapannya belum mengarah pada berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk.
“Ada yang menyebut 40 atau 60 kementerian, itu tidak jelas semua. Padahal, saat ini Pak Prabowo sedang mem-breakdown visi dan program dalam bentuk kementerian atau kelembagaan yang bisa melaksanakannya. Istilahnya, meng-institusionalisasi-kan program dan visi yang ada,” seru Dahnil, usai menjadi pembicara ‘Refleksi Kedewasaan Berdemokrasi Pasca Pemilu 2024’ di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (13/5/2024).
Baca juga:
Misalnya, program makan siang gratis akan dilaksanakan oleh badan atau kementerian tersendiri. Strategi tersebut disebut Structure Follow Goals.
“Apakah dilakukan oleh kementerian tertentu atau bahkan gabungan kementerian. Ketika beberapa program itu selesai, pak Prabowo akan menentukan siapa orang-orangnya yang bisa duduk disana,” terang Dahnil.
Disebutkannya, para menteri yang akan dipilih berdasarkan dua kriteria, yakni integritas dan kompetensi. Integritas dimaksud, tidak terlibat kasus korupsi dan sebagainya. Sementara kompetensi dimaksud, memiliki keahlian di bidangnya.
“Tidak ada dikotomi profesional maupun non profesional, yang ada orang partai politik dan non partai politik. Artinya orang parpol atau bukan, harus memiliki integritas dan kompetensi,” tegasnya.
Baca juga:
Disinggung Prabowo akan melibatkan oposisi, Dahnil menjawab diplomatis, dimana hal itu merupakan pilihan dari parpol bersangkutan. Meski diakui, Prabowo saat ini mengalami power dilema. Dimana pemerintah yang akan berjalan diharapkan efektif dan mendapatkan dukungan dari parlemen yang mumpuni.
Mengutip pernyataan Prabowo, lanjut Dahnil, ruang oposisi juga dianggap penting ga penting. Sebab Prabowo menjaga demokrasi yang sehat, namun itu juga tergantung masing-masing parpol.
“Sekarang kan masih 48 persenan, berarti Pak Prabowo harus dominan dalam parlemen di atas 50 persen. Nah berapa nanti yang bergabung di luar Koalisi Indonesia Maju kita belum tahu, yang jelas beliau ingin pemerintahan berjalan efektif. Meski PKB dan Nasdem baru saja menyatakan siap bekerjasama,” tandasnya. (rhd)
