Malang, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024. Pada kesempatan itu, ia berkomitmen akan mewujudkan pendidikan yang merdeka bagi semua orang. Tak hanya itu, ia juga siap memperjuangkan status 1.600 guru honorer di Kota Malang.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM mengatakan, siap memberikan langkah-langkah terbaik untuk siswa, guru dan sarana prasarana sekolah. Sehingga pendidikan yang baik dan merdeka bisa dirasakan semua pihak.
“Selama lima tahun ini, MBKM di Kota Malang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Ada peningkatan signifikan dan perubahan yang dirasakan siswa, pengajar maupun masyarakat. Bisa kita lihat perbedaan saat ini dengan sebelumnya,” seru Wahyu di halaman Balaikota Malang.
Dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang juga berupaya mewujudkan sekolah yang merdeka dari kekerasan seksual dan perundungan. Sekolah-sekolah di Kota Malang sudah memiliki satgas dan tim penyuluh sebagai upaya pencegahan. Bahkan Pemkot Malang sudah memberikan edukasi di sekolah-sekolah.
“Sudah ada layanan pengaduan terkait kekerasan seksual dan perundungan di berbagai sekolah di Kota Malang. Tentunya kita harapkan permasalahan tersebut tidak pernah terjadi. Sehingga siswa bisa belajar dengan tenang tanpa dihantui rasa takut,” tegas pria ramah senyum itu.
Baca juga: Pj Wali Kota Malang Temui 5.172 Tendik se-Kota Malang, Serukan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Saat ditanya hal yang perlu ditingkatkan dari pendidikan di Kota Malang, dengan sigap Wahyu menyatakan status tenaga honorer. Menurut orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu, status guru dan tenaga honorer harus jelas. Sehingga bisa fokus mendidik anak-anak bangsa.
“Guru berperan penting dalam penerapan program MBKM di Kota Malang. Kami akan perjuangkan status guru yang saat ini masih non-ASN. Yaitu Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana menyampaikan, kurikulum merdeka sudah diterapkan di seluruh sekolah di Kota Malang. Mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Apalagi tema Hardiknas ‘bergerak bersama lanjutkan merdeka belajar’.
“Awalnya kurikulum merdeka ini hanya uji coba, tetapi teman-teman di bawah maunya sama. Jadi kalau satu melaksanakan semua melaksanakan, satu tidak maka lainnya juga tidak. Kami sudah memberikan pembinaan dan pelatihan dari tim pengawas,” ungkapnya.
Dikatakannya, selain memperjuangkan status guru non-ASN, pihaknya juga akan membenahi sekolah-sekolah. Dimana sebanyak 30-40 sekolah tak layak akan dibenahi.
“Jumlah tersebut sudah termasuk SD SMP swasta dan negeri. Pembangunannya masih direncanakan, mungkin bulan ini sebagaimana tujuan Hardiknas. Namun kami juga harus berhati-hati memberikan bantuan, kami tidak mau ke depan setelah selesai dibangun justru bermasalah,” terang Suwarjana. (afi/rhd)
