DPRD Beri Rekomendasi Akibat Partisipasi Pendidikan dan Angka Kemiskinan Menurun

DPRD Kabupaten Situbondo Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, Jumat (19/4/2024). (Seru.co.id/aza) - DPRD Beri Rekomendasi Akibat Partisipasi Pendidikan dan Angka Kemiskinan Menurun
DPRD Kabupaten Situbondo Rapat Paripurna LKPJ Kepala Daerah tahun 2023, Jumat (19/4/2024). (Seru.co.id/aza)

Situbondo, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo melakukan Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2023, Jumat (19/4/2024). Diketahui, dalam paripurna tersebut DPRD memberikan beberapa rekomendasi.

Diketahui, rekomendasi tersebut diantaranya seperti angka kemiskinan, indeks pendidikan dan angka stunting. Sebab, Angka kemiskinan yang mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen. Sehingga DPRD merekomendasikan agar dalam implementasi berdasarkan Perbub 99 tahun 2016 dilaksanakan secara konsisten diantaranya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

Bacaan Lainnya

Selain itu, indeks pendidikan di kabupaten Situbondo tahun 2023, di angka 0,596 masih sangat rendah. Sebab, yang bisa di katakan kategori tinggi yaitu 0,951 dan kategori medium di atas 0,80.

Baca juga: Hadiri Rapat Paripurna, Bupati Anna Segera Beri Jawaban 31 Rekomendasi DPRD

Oleh karena itu DPRD merekomendasikan untuk melaksanakan diantara Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan, peraturan Bupati nomor 34 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Selain itu, angka stunting di kabupaten Situbondo masih terbilang sangat tinggi, sehingga DPRD merekomendasikan implementasi peraturan Bupati nomor 45 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan dengan meningkatkan peran dan kinerja Tim percepatan penurunan Stunting (TPPS).

Bupati Situbondo, Karna Suswandi Menyampaikan, penanganan kemiskinan menjadi prioritas. karena bagaimanapun penangan kemiskinan dan stanting itu menjadi prioritas pemerintah pusat, utamanya di dalam menurunkan kemiskinan extrim.

“Karena kita ditarget sampai 2024 ini 0 persen. Sementara kita dari tahun 2023 sudah 0,87 dan sekarang sudah turun manjadi 0,36 kalau tidak salah. Tentunya tinggal 0,36 ini yang harus kita turunkan. Nah ini menjadi prioritas kabupaten,” seru Bupati Karna Suswandi pada sejumlah wartawan, Jumat (19/4/2024).

Baca juga: Pj Wali Kota Batu: Partisipasi Masyarakat Salah Satu Indikator Keberhasilan Pemilu

Lebih lanjut, Bung Karna sapaan akrab Bupati Menambahkan, untuk penanganannya ia menindak lanjuti apa yang menjadi intruksi dari Presiden.

“Jadi di Daerah kita berikan instruksi juga kepada Desa Desa untuk mengikuti instruksi presiden itu sebagai langkah awal menyelesaikan baik itu kemiskinan ekstrem maupun stunting,” imbuhnya.

Sementara itu, ia saat ini tetap terus melakukan proses jambanisasi dan saat ini hanya sisa 2 persen.

” Insyaallah kita selesai,” pungkasnya. (aza/mzm)

disclaimer

Pos terkait