Malang, SERU.co.id – Pemilu 2024 sudah memasuki masa penghitungan di tingkat kecamatan. Namun, hasil hitung cepat sudah bisa memprediksi pihak yang akan masuk pemerintahan dan pihak oposisi.
Diprediksi, hanya partai PDIP dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sedangkan partai lainnya akan tergoda dengan politik.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya (UB), Dr Mochtar Haboddin SIP MA mengatakan, secara teoritis, pemenang memimpin pemerintahan dan pihak kalah menjadi oposisi. Namun, di Indonesia akan tetap ada partai politik menjaga dan mengawasi supaya keseimbangan dalam pemerintahan terjaga.
“Tapi kenyataannya konsolidasi lebih cepat dilakukan oleh sang pemenang daripada pihak yang kalah. Bagi saya, PDIP dan PKS konsisten megang tagline perubahan. Di luar partai itu akan tergoda karena berada di luar kekuasaan sebenarnya tidak bagus, untuk konteks Indonesia,” seru Mochtar, Jumat (23/2/2024).
Baca juga: Partai PKS Launching Lumbung Pangan, Entas Kemiskinan Ekstrem di Surabaya
Mochtar mencontohkan, partai-partai besar berpengalaman seperti Golkar selalu melirik pemerintahan. Bahkan partai tertentu rela tidak mencalonkan ketuanya demi melihat peluang paling besar untuk menang.
“Golkar tahu betul kalau misalnya di luar kekuasaan itu rasanya tidak nyaman. Apalagi tahun 2029 boleh jadi pertarungannya akan lebih sengit karena pemain baru. Bisa jadi sisa-sisa kemarin atau dari calon-calon baru, entah dari partai atau non-partai,” tegasnya.
Mochtar memastikan pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan membicarakan soal peluang bersama lagi di pemerintahan. Mochtar juga menilai di Indonesia ada pemisah antara ideologi dan realita.
Baca juga: Pengamat: Suatu Pemerintahan Diperlukan Adanya Oposisi
“Karena kita tidak jelas ideologinya, loncat kanan, loncat kiri. Ditawari jadi menteri, ya sudah loncat lagi. Saya menduga komposisi menteri pada kabinet 2024-2029 akan diisi oleh ketua partai. Ini memungkinkan agar para ketua partai jadi bagian pemerintahan dan tidak menjadi oposisi,” ujar Mochtar.
Peneliti di bidang inovasi pemerintahan ini melihat 5 tahun terakhir, pihak yang berpotensi resistansi untuk melawan dan bergerak sebagai oposisi dirangkul dan ditawarkan kekuasaan. Kekuasaan itu menggiurkan dan kekuasaan itu selalu diperebutkan. (ws10/mzm)
