Malang, SERU.co.id – Realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Covid 19, yang dilakukan Pemkot Malang, mendapat perhatian sejumlah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr Sri Untari, MAP, dengan didampingi dua orang anggota Komisi E DPRD Jatim yang berasal dari Dapil Malang Raya, yakni Hikmah Bafaqih (PKB) dan Jajuk Rendra Krisna (Nasdem).
Para anggota dewan itu diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko, di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Malang di Jalan Ki Ageng Gribik Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (10/6/2020).
Anggota Komisi E DPRD Jatim mendengar paparan langsung dari Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dan Kepala DP3AP2KB Penni Indriyani, terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Malang kepada warga penerima bantuan dampak pandemi Covid-19. “Realisasi dana Bansos di Kota Malang ini sudah terlihat cukup baik. Apalagi penyaluran sudah dilakukan kepada warga penerima,” seru Sri Untari.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menilai, Pemkot Malang telah menunjukkan akuntabilitas yang baik untuk pelayanan publik berkaitan dengan bansos tersebut. Menurutnya, aplikasi SiBansos yang dimiliki Kota Malang ini, telah melakukan kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi. “Penanganan realisasi Bansos sangat baik. Dengan sistem Sibansos, meminimalisir jumlah masyarakat yang tidak tercover Bansos, menurut saya ini sangat bagus,” imbuhnya.
Pihaknya juga memuji jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 yang kini mulai bertambah, dan telah dipaparkan oleh Wali Kota Malang. Meski begitu, pihaknya masih melihat ada beberapa catatan yang perlu dibenahi lagi oleh Pemkot Malang. Di antaranya sistem penginputan warga yang berhak menerima bansos masih berjalan secara manual.
Pihaknya juga meminta Pemkot Malang agar segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sosial. “Yang kurang masih ada sekitar 6.000-an orang. Jadi kami dorong Pemkot Malang agar segera menyalurkan dan mengupdate data dengan baik,” imbuh Sri Untari.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan, apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Jatim tersebut akan menjadi perhatian khusus Pemkot Malang untuk melakukan pembenahan dengan baik. Menurutnya, persoalan apapun berkaitan dengan penyaluran bansos di Kota Malang telah dipaparkan apa adanya.
Dikarenakan, data terkait proses penyaluran tersebut telah terekam semuanya melalui aplikasi SiBansos. “Tadi para anggota dewan melihat secara langsung realisasi dana secara akumulatif yang dilakukan oleh daerah. Dan kami telah menyajikan apa adanya,” tandas Sutiaji. (rhd)
