Malang, SERU.co.id – Belajar dari pengalaman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 jalur prestasi yang mengalami peretasan, Walikota Malang Sutiaji telah berpesan kepada tim IT dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, untuk menjaga server ppdb.malangkota.go.id agar tidak kembali diretas oleh hacker.
“Dari pengalaman jalur prestasi kemarin, saya sudah berpesan untuk menjaga server 24 jam agar hacker tidak bisa masuk. Ternyata sekarang masuknya ke Dispendukcapil, karena terkoneksi dengan NIK dan KK untuk PPDB. Apalagi sekarang juga diserbu banyak orang untuk akses PPDB,” ungkap Sutiaji, saat menenangkan massa orang tua peserta PPDB jalur zonasi, yang panik karena tidak bisa mengakses server PPDB.
Disebutkan pula oleh Sutiaji, penyebab ngadatnya server PPDB pada hari pertama, karena ada server Dispendukcapil yang tidak tersambung dengan server Disdikbud, sehingga menyebabkan macet. Sebagai kompensasi, Walikota Malang memberikan perpanjangan waktu PPDB hingga 5 Juni 2020, dari jadwal semula 2-4 Juni 2020.
“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami mohon bapak ibu bisa mendaftar dari rumah. Tak perlu bergerombol disini yang berpotensi penyebaran virus Corona. Kami perpanjang waktunya sehingga ada jeda waktu,” seru Sutiaji, dihadapan massa di halaman Disdikbud Kota Malang, Selasa (2/6/2020).
Dugaan peretasan ini juga dirasakan puluhan orang tua siswa. Salah satunya dialami oleh Nur Huda, warga Dinoyo yang mengeluhkan alamat rumahnya bergeser dari titik GPS. “Titik rumah saya di website itu berubah, rumah saya sesuai KK jelas-jelas ada di Dinoyo, tapi titik GPSnya bergeser puluhan kilometer di Buring. Otomatis kan tidak bisa mengakses sekolah yang dekat rumah,” seru Nur Huda, kepada SERU.co.id.
Dirinya sempat mendatangi calon sekolah kedua anaknya, yakni SDN Dinoyo 2 dan SMPN 13, namun pihak sekolah menganggap permasalahan teknis ini harus ditangani oleh Disdikbud. “Saya tadi sudah ke sekolah, tapi karena permasalahan teknis serius, maka saya disuruh langsung ke sini. Sekolah tidak bisa ikut campur. Sesampainya di sini, saya disuruh menunggu,” keluh Nur Huda, yang dipersilahkan naik ke ruang aduan teknis di lantai dua Disdikbud. (rhd)
