Malang, SERU.co.id – Demi menyongsong gelaran pesta rakyat yang semakin memanas, Pemkot Malang melalui Bakesbangpol mengelar Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi seluruh elemen masyarakat. Terlebih menjelang tahapan kampanye, agar tidak terjadi perpecahan dan membuat kondisi Kota Malang tetap damai dan rukun hingga gelaran puncak Pemilu 2024.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemkot Malang, Muhammad Syailendra mengatakan, pemberian wawasan kebangsaan dirasa sangat penting menjelang masa-masa kampanye. Agar kondisufitas Kota Malang tetap terjaga.
“Menjelang tahapan kampanye, perlu rasanya kita mengadakan kegiatan seperti ini. Dalam rangka untuk menjaga kerukunan dan keguyuban, supaya gak ada perselisihan dan konflik,” seru Syailendra, mewakili Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, kepada SERU.co.id.
Saat disinggung laporan konflik di tengah masyarakat terkait pemilu ini, Syailendra mengaku, belum mendapati laporan perihal tersebut. Dirinya berharap, hal itu tidaklah ada di wilayah Kota Malang dan pihaknya akan berupaya mencegah dan menghindari hal-hal tersebut.
Dikatakan Syailendra, selain seluruh masyarakat, dirinya juga menyebut ASN juga memiliki kode etik sendiri dalam pemilu. Dimana seluruh ASN diwajibkan untuk selalu netral.
Baca juga: Pemkot Malang Terus Berkomitmen Tekan Angka Kemiskinan
“Kalau ASN-nya sendiri kan ada aturannya, tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye, gesture-gesturenya, itu ada aturannya,” tuturnya.
Sementara itu, Pengamat Politik dari FISIP UB, Wawan Shobari membeberkan, dibolehkan saja bagi pihak kampus mengundang para calon presiden maupun calon wakil presiden. Namun dengan catatan, seluruh calon sebaiknya diundang semua dan tidak hanya salah satu capres saja yang diundang.
“Makanya lebih baik mengundang semua kandidat, artinya penting bahwa kita harus adil kepada siapapun. Baik itu caleg, capres, cawapres, maupun itu partai. Jadi misalkan kampus-kampus di Malang ini menghadirkan, menurut saya justru ini menarik,” terangnya.
Baca juga: Tingkatkan Harapan Hidup Lansia, Pemkot Malang Bakal Lahirkan Tematik Sekolah Lansia Tahun 2024
Dijelaskan oleh Wawan, sah-sah saja jika ada rektor menjadi tim sukses sebuah partai. Pasalnya netralitas diberlakukan hanya untuk ASN saja, sementara untuk pegawai swasta masih diperbolehkan.
“Sementara swasta kan gak ada, jadi menurut saya sah-sah saja. Kalau kemudian pembelajarannya sudah mengarah ke tendensi individu, menjadi sangat tidak objektif ilmiah, nah itu menurut saya yang tidak tepat,” terang Wawan.
Menurutnya, sebaiknya semua partai berhak diberi kesempatan oleh kampus untuk berdialog dengan capres, cawapres ataupun caleg. Agar mahasiswa mampu menilai kemampuan masing-masing.
Baca juga: Pemkot Malang Bakal Implementasikan Undang-Undang HKPD Pada Januari 2024
“Karena saat ini, menilai caleg kalau tidak dari programnya, dari apa?,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Iwan Mahendra mengatakan, wawasan kebangsaan untuk memperkuat kerukunan elemen masyarakat. Apapun pilihannya, perbedaan itu merupakan keragaman sebagai ciri khas bangsa Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika.
Meski diikuti oleh sejumlah wartawan dan komunitas burung kicau Kota Malang, dua komunitas yang berbeda aliran. Inti dari acara Pendidikan Wawasan Kebangsaan berlaku untuk semua elemen masyarakat di Kota Malang.
“Intinya, dengan bekal wawasan kebangsaan, siapapun orangnya, apapun pilihannya, yang penting persatuan dan kesatuan NKRI tetap terjaga,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini.
(wul/rhd)
