Malang, SERU.co.id – Meminimalisir kerentanan kontak fisik, Pemkot Malang lebih mengutamakan bantuan non tunai dan non natura (sembako, red), dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) melalui perbankan.
“Ada 2 (dua) pertimbangan. Pertama, kaidah yang dilekatkan pada masa darurat Covid-19 yakni jaga jarak dan interaksi. Kedua, prinsip efektifitas, karena untuk pola atau model bantuan (paket) sembako diperlukan tahapan pengadaan yang lebih panjang lagi,” ungkap Widianto, Kabag Humas Pemkot Malang.
Ditambahkannya, dengan pola yang dilakukan saat ini saja, sebagian masyarakat menilai ada kelambatan. “Kami maklumi, karena situasi memang demikian. Sementara dalam penyelenggaraan pemerintahan ada mekanisme yang harus dilalui,” imbuhnya, sembari merinci 5 tahapan yang harus dilalui.
Tahap 1, yakni langkah refocusing dan realokasi atau bahasa sederhananya penggeseran dan pengalihan anggaran. Tahap 2, yaitu proses pelaporan hasil refocusing dan realokasi oleh Pemda (Pemkot) ke Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kemendagri), dan ini dimungkinkan dikembalikan oleh Pemerintah Pusat untuk dilakukan revisi terlebih dahulu. Tahap 3, adalah penyusunan revisi/perubahan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dan DPA (Dokumen Penggunaan Anggaran) setelah terefocusing dan terealokasi.
Dilanjutkan tahap 4, yaitu beriringan dengan tahapan yang ada, dilakukaan pendataan dan validasi bantuan sosial Kelompok Penerima Manfaat (KPM), dengan klaster terpilah. Diantaranya, KPM yang bersumber dari bansos Pemerintah Pusat (APBN); KPM yang bersumber dari bansos Pemprov Jatim (APBD Pemprov); dan KPM yang bersumber dari bansos Pemkot Malang (APBD Kota Malang). Dimana setiap KPM berbasis KK, dan masing masing KK tidak boleh mendapat lebih dari satu sumber bansos.
Terakhir, tahap 5, yaitu pencairan dan penyaluran bantuan, didalamnya juga ada proses penginputan data rekening penerima bansos dan penerbitan buku tabungan utk KPM
“Prosesnya memang berliku, yang itu mungkin juga tidak semuanya memahami. Sementara di lapangan sudah banyak bantuan sosial dari non pemerintahan, sehingga tidak menyalahkan apabila ada sikap membandingkan. Itu semua kami lihat sebagai bentuk motivasi sekaligus antusiasme masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai gotong royong,” bener Wiwid, sapaan akrabnya, menanggapi beberapa pertanyaan publik terkait bansos Kota Malang.
Sementara itu, Walikota Malang Sutiaji menegaskan, berkaitan dengan bansos harus memperhatikan ketepatan sasaran dan aspek sebaran cakupan yang akan diberi bantuan. Pasalnya, dalam beberapa kali rakor bansos bersama kementerian, Pemerintah (Pusat) wanti-wanti untuk validitas penerima. Kelayakan, kepatutan dan hindari double atau tumpang tindih penerima selalu dipesankan.
“Karenanya verifikasi benar-benar kita lakukan. Untuk Kota Malang dibantu teman-teman akademisi, saat ini punya aplikasi SiBansos (Sistem Bantuan Sosial). Basisnya NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK, sehingga sistem akan menolak dengan sendirinya bila satu KK sudah terima bantuan. Pasalnya, sudah masuk data terima bantuan dari sumber yang berbeda,” terang Sutiaji.
Dari sisi cakupan atau sebaran, saya sampaikan data terus bergerak dinamis. Pada tahap awal yang kita sasar adalah data yang bersumber dari DP3P2KB (Dinsos, red), yang notabene adalah data keluarga pra sejahtera atau pun kelompok rentan (didalamnya juga difable, red). Untuk kelompok ini terjaring 10.688 jiwa. Kelompok berikutnya, pada tahap I dan juga sudah diterimakan adalah klaster dari PKL di lingkungan sekolah dan pekerja seni dengan jumlah yang terjaring sebanyak 1.364 jiwa.
“Selanjutnya, yang juga sudah disalurkan adalah klaster yang dibawah binaan Disporapar sebanyak 394 penerima bantuan dan yang dalam proses untuk segera disalurkan PKL dibawah binaan Diskopindag, sebanyak 2.500 pedagang,” imbuh Sutiaji.
Jumlah penerima juga masih dimungkinkan bertambah, selain memperhatikan adanya tambahan pada khususnya dari klaster yang masuk di Dinsos. Dimana perkembangan kondisi mungkin belum terdata dan terinput. Juga tambahan klaster terbaru, yakni klaster pengemudi angkot dan klaster kelompok ter-PHK dan pekerja yang dirumahkan. “Karenanya selalu kami bilang, data dinamis, cuma untuk keselarasan percepatan penyaluran dilakukan bertahap,” ungkap suami Hj. Widayati Sutiaji ini.
Ditambahkan pula oleh alumnus IAIN Malang tersebut, terencana bantuan dari APBN juga akan diluncurkan mulai senin (4/5/2020) secara langsung kepada penerima manfaat, karena sudah by name by adress yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlahnya sekitar 41 ribu penerima manfaat.
Dan itu juga masih ada bansos dari Pemprov, dengan pagu penerima diperkirakan sebanyak 15 ribu jiwa. “Asumsi kami total warga yang tercover bansos (pusat, pemprov dan pemkot) sebanyak lebih kurang 85 ribu KK/jiwa. Insya Allah minggu-minggu ini, bansos akan teralir secara simultan,” urai pria penghobby bulutangkis tersebut. (rhd)
