Malang, SERU.co.id – Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr Sri Untari MAP, mengutarakan, dampak sosial Covid-19 sudah sangat luar biasa, utamanya dampak ekonomi masyarakat kecil. Saat monitoring di Kecamatan Dau dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jumat (24/4/2020) kemarin, ditemukan persoalan yang sama, yakni persoalan ekonomi masyarakat menjadi sangat rentan.
“Persoalan yang kita temukan di lapangan hampir sama, ini perlu langkah kongkrit dari Pemerintah. Karena masyarakat yang rentan terhadap persoalan sosial ekonomi semakin banyak, sejak merebaknya pandemi Covid-19 ini,” ungkap Sri Untari, disela kunjungan pada tujuh kecamatan bersama anggota Komisi E DPRD Jatim Dapil Malang Raya lainnya.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur ini menjelaskan, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang saja, tetapi di seluruh desa di Indonesia pasti mengalami persoalan yang sama. “Saat mendengarkan keluhan para Kepala Desa, yang mereka khawatirkan saat ini, bukan saja penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, lebih dari itu adalah persolan kehidupan masyarakatnya,” beber Untari, sapaan akrabnya.
Karena itu, Komisi E akan bersurat kepada Kementerian Desa Tertinggal, agar mempertimbangkan pengalihan dana desa untuk kepentingan non fisik. Karena saat ini yang sedang dialami masyarakat adalah kesulitan ekonomi. Kalau persoalan jalan berlubang, dan gorong-gorong rusak, masih bisa ditunda pembangunannya tahun depan, tetapi kalau urusan rakyat lapar tidak bisa ditunda.
“Masyarakat kita sangat butuh beras, kalau tidak ada yang dimakan pasti muncul persoalan baru, yang repot nanti juga aparat. Karena itu, sebaiknya anggaran bangunan fisik di desa dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19. Untuk tahun ini saja, dana desa digunakan untuk penanganan dampak Covid-19. Kalau situasi sudah normal, anggaran bisa kembali dialokasikan untuk pembangunan fisik,” tutur Sri Untari.
Sebelumnya, Sri Untari akan berkordinasi dengan anggota Komisi E lainnya. Apalagi di Komisinya juga ada Hikmad Bafaqih, Wakil Ketua Komisi E, yang se-Partai dengan Menteri Desa Tertinggal A. Halim Iskandar, sehingga komunikasi awal lebih mudah dilakukan.
Selain itu, untuk menangani para mahasiswa yang masih berada di pemondokan sekitar Dau dan Karangploso, pihaknya meminta ada pertemuan dengan Forum Rektor dan Kemendikbud, untuk bersama-sama mencarikan solusi. Perlu adanya kepedulian pihak kampus, agar para mahasiswa masih bisa bertahan hidup di tempat kostnya. “Bagi mahasiswa yang masih tertahan di sini, harus ada kepedulian. Mereka jika diberi beras agak sulit, sementara kiriman dari orang tua sudah tidak didapat karena pekerjaan orang tuanya juga sulit,” tambahnya.
Ia menyampaikan, situasi saat ini sangat tidak menentu, kebijakan yang cepat dan tepat harus diambil pemerintah. Menurutnya, seluruh Kementerian ingin bertindak cepat dengan caranya masing-masing. Meskipun cara tersebut terkadang menyulitkan bagi perangkat di tingkat bawah. Untuk itu, pihaknya berpesan kepada perangkat kecamatan dan desa untuk bisa lebih sabar lagi. “Bapak dan Ibu merupakan ujung tombak pemerintah. Semoga tetap diberi kesabaran dalam menghadapi protes maupun ketikdakpuasan dari masyarakat. Tetapi yakinlah, ini merupakan amal ibadah tersendiri,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Sri Untari juga membagikan APD untuk petugas Puskesmas Dau dan Karangploso, disinfektan dan leaflet. (rhd)
