Malang, SERU.co.id – Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jawa Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke XI. Mengusung tema ‘Tumbuh Lebih Kuat, Transformasi Lebih Cepat, Mensejahterakan Rakyat,’ Musda XI Perbarindo menargetkan tiga agenda.
Ketua Umum DPD Perbarindo, Teddy Alamsyah mengatakan, tujuan dari kegiatan ini ada tiga. Pertama, penetapan program kerja DPD Perbarindo Jatim sejalan proker DPP Perbarindo. Kedua, evaluasi program kerja dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) periode sebelumnya.
“Dan ketiga, pemilihan Ketua DPD Perbarindo Jatim serta menetapkan dewan pengawas dan pengurus harian,” seru Teddy, disela Musda ke XI Perbarindo Jatim, di Hotel Grand Mercure Malang, Kamis (31/08/2023).
Dalam kesempatan itu, Perbarindo juga mengadakan pilot project. Berupa pelatihan soft skill seperti digitalisasi UMKM, accounting dan operational UMKM.
“Kami membuat pilot project program ‘Perbarindo Giving’ atau Perbarindo memberi. Dengan mengadakan pelatihan soft skill terkait digitalisasi terhadap UMKM, accounting pembukuan akun sederhana, hingga operational UMKM,” imbuh Teddy.
Teddy menuturkan, BPR didorong melakukan pendekatan kepada UMKM. Dengan membawa sebuah isu digitalisasi untuk UMKM dan membranding produk mereka yaitu BPR Cash.
“Bagaimana industri ini kita dorong tetap pada UMKM. Isu kedua yaitu digitalisasi, kita membangun satu brand bersama namanya BPR Cash untuk transaksi secara digital. Sebab UMKM ini mau naik kelas, jadi harus digitalisasi sendiri,” ucapnya.
Disisi lain, hadirnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memberantas para rentenir dan memberantas kemiskinan. Serta mendukung dan membiayai para UMKM yang kompatibel, sehingga terwujud ekonomi kerakyatan yang nyata.
“Industri (BPR) ini tujuannya memang pengentasan kemiskinan dan berpihak pada rakyat miskin, marjinal dan UMKM khususnya. BPR akan tetap memberikan kredit dan berkontribusi kepada masyarakat. Itu terbukti dari data yang ada di Jatim, ekonomi tumbuh sebesar 17 persen,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Ketua DPD Perbarindo Jatim, Luluk Indriyani mengatakan, nantinya akan diadakan seminar terkait Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Seminar ini membahas peluang bisnis industri BPR, dampak hukum dan operasional BPRS setelah adanya Undang-Undang P2SK.
“Nanti ada narasumber dari Kemenkumham, Ikatan Notaris Indonesia, OJK, Bank Indonesia dan DPP. Sebagai asosiasi, bagaimana upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BPR ini,” tutur Luluk, sembari menambahkan Musda XI Perbarindo Jatim berlangsung Kamis-Jumat (31/8-1/9/2023).
Luluk menginformasikan, BPRS di Jawa Timur per Juli berjumlah 246 BPR. Untuk yang ikut dalam forum Musda sekitar 188 BPR, per-sumnya 214.
“BPRS per Juli berjumlah 246 BPR. Hari ini yang ikut 188 BPR dengan jumlah per-sumnya 214. Sehingga Musda ini bisa dilanjutkan oleh forum sesuai AD-ART,” tandas Luluk. (rhd)
