Batu, SERU.co.id – Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai saat ini tampaknya belum disosialisasikan kepada publik. Padahal regulasi ini amat sangat ditunggu oleh calon pelaku bisnis di Kota Batu yang ingin menginvestasikan modalnya untuk berbagai jenis usaha.
Ketua Komisi C DPRD Batu, Khamim Tohari meminta kepada Bapelitbangda, PUPR, DPKP, DLH, Dispertan, Dishub, Satpol PP dan stakeholder terkait untuk segera berkoordinasi. Yakni melakukan pembahasan mengenai Perda RTRW dan Perda RDTR. Tujuannya agar para investor dapat mengetahui dan memiliki kepastian lokasi mana saja yang diperkenankan untuk mendirikan sebuah usaha.
“Kalau lokasi yang akan dipilih untuk objek pembangunan sudah sesuai di Perda (RDTR) sebagai penentuan ke kantor Perijinan,” seru Kamim Tohari.
Kepastian lokasi ini, menurut Khamim sapaannya, akan memberikan dampak positif bagi para investor untuk berinvestasi ke wilayah kota Batu. Sehingga, nantinya setelah mengantongi ijin lokasi pembangunan, investor tinggal menggunakan dokumen -dokumen yang dibutuhkan untuk berinvestasi. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan penyederhanaan prosedur atas proses persetujuan substansi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS).
“Kita berharap, agar Perda RTRW dan Perda RDTR segera dilakukan pembahasan bentuk rancangannya, berkolaborasi dan tidak saling tuding antara dinas,” imbuhnya.
Dengan belum disosialisasikannya Perda RTRW ini, menurut Khamim, para pengusaha yang mau berinvestasi di kota Batu tentu memiliki rasa ketakutan dan tidak nyaman. Ia meyakini apabila Perda RT RW sudah jelas di mata Investor, maka tidak lagi ada keraguan untuk menanamkan modalnya di Kota Batu. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun juga akan terdongkrak dengan iklim investasi di Kota Batu yang lebih baik. (dik/mzm)
