Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Begini Tanggapan Sutiaji

Malang, SERU.co.id – Wacana perpanjangan PPKM Darurat santer dibicarakan. Pemerintah Kota Malang belum bisa memastikan, karena belum mendapat surat edaran atau instruksi resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Walikota Malang, Drs H Sutiaji mengatakan, pemerintah tidak serta merta memutuskan tanpa didasari keadaan di daerah-daerah. Karena di beberapa daerah kasus terkonfirmasi dengan adanya PPKM Darurat bisa efektif dan ada yang belum maksimal.

“Saya minta masyarakat juga harus sama-sama mengerti bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Negara mempunyai keputusan apapun memang perlu masukan dari daerah,” seru Sutiaji.

Menurutnya, pihaknya telah menyuarakan bagaimana selama ini di daerah merupakan bagian dari aspirasi. Apapun kondisinya, dibuat model PPKM Darurat berapa kali, tapi ketika perilaku masyarakat, mobilitas orang tidak terpantau dengan baik, akan tidak efektif.

“Harapan kami ketika masyarakat tidak boleh mobilitas dalam sekian waktu, maka jaminan masyarakat untuk makan tersedia,” papar pria penyuka makanan pedas ini.

Terkait siapa yang akan menjamin, pihaknya mengatakan, bukan hanya negara saja yang harus hadir. Mengapresiasi dan meminta kepada orang-orang yang mempunyai banyak harta untuk saling memberi. Bela negara saat ini bukan angkat senjata, diperlukan nilai patriotisme yang ditunjukkan dengan mampu berbagi.

“Kalau semua ditumpahkan ke pemerintah, semua berpangku kepada negara. Sementara orang-orang yang mempunyai rezeki lebih tidak mempedulikan saudaranya. Itu sesungguhnya juga penghianat negara,” bebernya.

Pihaknya menuturkan, akan mendesain melalui Sekretaris Daerah dalam waktu dekat   menguatkan pilot project mobilitas di setiap kelurahan RT/RW. Bantuan yang diberikan bukan hanya warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman), namun juga warga yang benar-benar tidak keluar.

Baca juga:   Presiden Jokowi Batalkan Program Vaksinasi Berbayar

“Kami cari pola bagaimana pemantauannya,
mungkin di tingkat RT/RW, karena yang mengetahui tingkat mobilitas. Opsi lain bisa memantau menggunakan GPS, saya kira bisa menyelesaikan masalah,” ungkap politisi Partai Demokrat ini.

Sutiaji menambahkan, pihaknya belum bisa mengevaluasi dan berbicara banyak tentang PPKM Darurat. Paling tidak dilihat h+5 atau h+7 baru bisa diketahui. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, saat ini yang sedang ramai adalah kluster keluarga.

Pemkot Malang mengakui, untuk mengatasi kecolongan tersebarnya kluster-kluster baru bisa menguatkan kembali PPKM Mikro. Kelebihan PPKM Mikro bisa mengetahui pergerakan orang setiap hari, karena bersinggungan langsung.

“Kita bisa menekan itu, sesungguhnya mobilitas orang tingkat RT/RW dilihat lebih efektif,” papar politisi partai berlambang bintang mercy ini. (jaz/rhd)

Baca Juga :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *