UB Berstatus PTN-BH, Dorong Percepatan Target World University

Malang, SERU.co.id – Universitas Brawijaya (UB) mengakhiri penantian panjang perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), yang diajukan sejak Desember 2018. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang PTN-BH UB, yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 18 Oktober 2021.

Universitas Brawijaya yang berdiri tanggal 5 Januari 1963 ini, diamanatkan sebagai PTN-BH yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom. Sekaligus mengukuhkan UB sebagai PTN-BH ke-14 di Indonesia.

“Prosesnya sangat panjang. Mulai dari pembahasan di internal kementerian, pembahasan antar kementerian, harmonisasi di kemenkumham dan terakhir adalah persetujuan dari beberapa menteri,” seru Rektor UB, Prof Dr Ir Nuhfil Hanani, AR, MS, dalam konferensi pers secara daring, Rabu (27/10/2021).

Menurutnya, status PTN-BH menandaskan UB sebagai universitas yang sudah dewasa. Dimana tingkatannya, dimulai PTN Satker, PTN-BLU dan PTN-BH. Sehingga memiliki otonomi penuh, mandiri, baik di dalam akademik, keuangan, maupun kepegawaian.

“Dengan perubahan status UB dari PTN-BLU menjadi PTNBH, maka UB dapat mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom,” beber Prof Nuhfil, sapaan akrabnya.

Prof Nuhfil menjelaskan, perubahan status UB tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hanya saja perguruan tinggi PTN-BH diberikan wewenang untuk mencari uang di luar pendidikan. Misalnya, mendirikan perusahaan, PT, hotel, termasuk bekerjasama dengan perusahaan, menjual inovasi maupun teknologi.

Rektor dan jajaran Wakil Rektor saat memberikan keterangan kepada awak media. (rhd) - UB Berstatus PTN-BH, Dorong Percepatan Target World University
Rektor dan jajaran Wakil Rektor saat memberikan keterangan kepada awak media. (rhd)

“Jadi mahasiswa tak perlu khawatir, karena besaran UKT sama sekali tidak ada hubungannya dengan status perguruan tinggi. Apakah itu Satker, PTN-BLU, maupun PTN-BH,” terangnya.

Pasalnya, tujuan PTN-BH semata demi daya saing atau kualitas dari perguruan tinggi itu sendiri. Sehingga selaras dengan target UB menjadi World University pada 2023. Dimana saat ini, dari 12 subjek UB sudah memenuhi 7 subjek.

“Langkah yang akan dilakukan UB sudah termaktub dalam Renstra, sejak kita mengajukan PTN-BH. Dan UB sudah mengupayakan peningkatan SDM dan sarpras, melalui program jangka pendek dan jangka panjang,” beber Wakil Rektor IV, Dr Moch. Sasmito Djati, MS.

Sesuai PP tersebut, nantinya UB memiliki organ yang disebut Majelis Wali Amanat (MWA). Bertugas menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum. Serta melaksanakan pengawasan dibidang non akademik.

MWA memiliki perangkat yang disebut Komite Audit yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal, atas penyelenggaraan UB untuk dan atas nama MWA. Sedangkan Rektor merupakan organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.

Organ lain yang harus ada dalam PTNBH UB, adalah Senat Akademik Universitas (SAU) yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, serta melakukan pengawasan di bidang akademik.

MWA terdiri dari berbagai unsur yang beranggotakan 17 orang, yaitu: Menteri, Rektor, Ketua SAU, Wakil dari tokoh masyarakat (3 orang), wakil dari alumni UB (1 orang), wakil dari anggota SAU bergelar profesor selain ketua SAU (7 orang), wakil dosen UB yang bukan anggota SAU bergelar nonprofesor (1 orang), wakil dari tenaga kependidikan (1 orang), dan wakil mahasiswa (1 orang). (rhd)


Baca juga: