Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan untuk memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah agar memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun ke depan. Dalam putusan yang dibacakan Kamis (25/11/2021), Ketua MK Anwar Usman mengatakan, jika tidak direvisi, maka UU lama yang direvisi oleh UU Ciptaker dianggap berlaku kembali.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutusakan , seluruh terpidana kasus korupsi berhak menerima remisi. Keputusan ini disampaikan atas hasil uji materi Pasal 34A, 36A, 43A, dan 43B PP Nomor 99 Tahun 2012, yang diajukan terpidana korupsi OC Kaligis.
Jakarta, SERU.co.id – Dua stasiun televisi, RCTI dan iNews mengajukan uji materi Undang-Undang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mengajukan UU Penyiaran Pasal 1 ayat 2 UU Nomor …
