Pedagang Pasar Daerah (PD) Daerah Genteng II, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng gembira los tempat berjualan di benahi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Pasalnya, lokasi tempat berdagang sudah lama rusak berat, yang menyebabkan pedagang kurang nyaman menempati los tersebut.
Tim likuidasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) telah menuntaskan persoalan kompensasi mantan karyawan pasca dibubarkan pada tahun 2004. Agar aset-aset milik PDAU ada kejelasan, Komisi III DPRD Banyuwangi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memperjelas aset status aset yang dulu dikelola oleh PDAU.
Diperpanjangnya PPKM level 4 hingga 2 Agustus oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangin harus inovatif dan mempunyai konsep agar pengusaha pariwisata dan pengusaha mall tetap hidup, dan tidak terjadi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Maraknya galian pasir dan batu (galian C) serta toko modern yang diduga tidak berijin. Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bertindak tegas kepada pemilik galian C dan toko modern yang tidak berijin.
Komisi IV DPRD Banyuwangi akan berkoordinasi dengan dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Permukiman (DPUCKPP) terkait banyaknya aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi yang terbengkalai dan tidak terawat. Padahal bangunan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD).
Aliansi Rakyat Banyuwangi (ARB) bersama LSM Rejowangi mengecam pemberhentian ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dimasa Pandemi Covid-19. Bahkan untuk memperjuangkan para THL yang diberhentikan, dua LSM tersebut membuka posko pengaduan.
Pemkab Banyuwangi terus berupaya mendorong geliat pariwisata di era adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya dengan memberikan jaminan kesehatan, keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan melalui digitalisasi pariwisata lewat transaksi non tunai melalui platform uang elektronik Linkaja.
