Jember, SERU.co.id – Sejumlah kelompok pengamat pemilihan umum di Kabupaten Jember membentuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Tujuannya adalah untuk memantau dan mengawasi Pilkada serentak …
Tag: Pelanggaran Pemilu
Bawaslu Batu Luncurkan Peta Kerawanan Pelanggaran Pemilukada 2024, Apa Saja?
Bertepatan dengan Peringatan hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Batu luncurkan pemetaan kerawanan Pilkada 2024 di Kota Batu. Acara tersebut berlangsung di ruang sidang Sengkeda Pemilu, Lantai 1 Kantor Bawaslu Batu, Jalan Bukit Berbunga 13A, Desa Sidomulyo Kota Batu.
Sesama Caleg DPR RI Partai Golkar di Jember Laporkan Dugaan Penggelembungan Suara
Dugaan penggelembungan suara yang melibatkan Caleg DPR RI dari Partai Golkar nomor urut 4 Dapil Jember – Lumajang di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember makin memanas.
MCW Temukan Pelanggaran Pemilu 2024 di Malang Raya
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baru saja dilakukan, tapi jejak digital pelanggaran saat masa kampanye di Malang Raya akan terus ada. Pelanggaran seperti politik uang dan penggunaan fasilitas publik untuk kampanye merupakan dua pelanggaran
Jaringan Gusdurian Temukan 105 Pelanggaran Pemilu Sebelum dan Selama Masa Kampanye
Jaringan Gusdurian telah mencatat, terdapat 105 dugaan pelanggaran pemilu. Diantara dugaan pelanggaran tersebut, terdapat 58 penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.
Bawaslu Batu: ‘Surat Kaleng’ Tidak Bisa Menjadi Dasar Pelaporan Pelanggaran Pemilu 2024
Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batu, kini tengah bekerja untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas partai poltik (Parpol), calon legislatif (Caleg), dan Tim Sukses pasangan calon (Timses Paslon) Presiden dan Calon Wakil Presiden RI (Capres Cawapres) untuk Pemilu 2024. Bawaslu juga siap sedia untuk selalu menerima laporan temuan pelanggaran dalam Pemilu 2024.
Satukan Persepsi, KPU Jatim Gelar Rakor Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu