Semarak HUT ke-76 RI, Jasa Tirta I Bangun Wawasan Kebangsaan Pengelola Sumberdaya Air

MalangSERU.co.id – Memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, Perum Jasa Tirta I (PJT I) menggelar serangkaian acara secara daring. Mulai dari perlombaan virtual hingga diakhiri webinar “Menuju Indonesia Tangguh dan Bertumbuh,” Selasa (31/7/2021).

Direktur Utama PJT I Raymond Valiant Ruritan menyampaikan, sebagai bangsa Indonesia, kita semua harus bersyukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Bentuk rasa syukur ini, dapat dirupakan dalam bentuk upaya menjaga amanah dan marwah sebagai negara kesatuan.

“Untuk itu, diperlukan banyak literasi apapun dalam meningkatkan kompetensi kita dalam mencintai bangsa ini, di antaranya melalui keikutsertaan kegiatan webinar ini. Harapannya, PJT I dapat terus berkontribusi dalam menjaga amanah negara, serta semakin profesional dalam mengelola SDA untuk kemakmuran Indonesia,” seru Raymond Valiant Ruritan.

Webinar menghadirkan tiga orang narasumber dengan topik utama yang berbeda, di antaranya seputar isu kebangsaan, perubahan badan hukum perusahaan, dan tentang peran PJT I dalam mendukung ketahanan sumberdaya air nasional. Materi disajikan oleh Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Hariono; Direktur Keuangan dan Investasi, Chris Soemijantoro; dan Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ir Lilik Cahyadiningsih MA.

Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Hariono menyampaikan, sebuah bangsa dapat dikatakan mandiri apabila dapat mengelola sumberdaya airnya secara berkelanjutan. Diantaranya dengan melakukan konservasi, sehingga manfaat air dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan misi negara, yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

“Insan PJT I sebagai pengelola sumberdaya air harus menjadi manusia pancasilais yang memiliki kebanggaan dalam berbangsa. Serta terus berinovasi mengembangkan potensi alam Indonesia untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain sebagai dasar negara, Pancasila sebagai leitstar dinamis maupun meja statis akan selalu menjadi pandangan hidup, sekaligus ideologi dalam menentukan tujuan pembangunan,” beber Prof Hariono.

Sementara, Direktur Keuangan dan Investasi, Chris Soemijantoro menjelaskan, program klasterisasi merupakan bentuk upaya penguatan BUMN. Bagi sebagian BUMN yang tidak dapat diklasterisasi, maka akan dibentuk holding perusahaan di bawah PT. Danareksa dan PT. PPA, dengan fokus transformasi bisnis. Berupa penguatan kinerja melalui kolaborasi value chain and product, penguatan bargaining position, maupun sharing capabilities.

“PJT I sebagai entitas bisnis berbentuk Perum dimana sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh negara memiliki peran utama sebagai “public service” di bidang sumber daya air. Hal ini sesuai dengan arahan sekaligus dukungan dari Kementerian PUPR terhadap rencana pembentukan holding untuk PJT I,” urai Chris Soemijantoro.

Sebagai induk PJT I dalam program klasterisasi BUMN, timeline pembentukan holding untuk PJT I ditargetkan selesai di tahun 2022, dimana saat ini sedang dikaji terkait perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan profil PJT I. Pemerseroan perusahaan harus dapat memperkuat peran utama PJT I dalam memberikan layanan umum, sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Sedangkan Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ir. Lilik Cahyadiningsih, MA menjelaskan, fungsi dan peran PJT I yang utama adalah “Pelayanan Umum” di bidang SDA. Diantaranya berupa kegiatan konservasi, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak Air. Pokok-pokok tentang tugas dan tanggung jawab perusahan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta I.

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ir Lilik Cahyadiningsih MA memaparkan materi. (ist) - Semarak HUT ke-76 RI, Jasa Tirta I Bangun Wawasan Kebangsaan Pengelola Sumberdaya Air
Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ir Lilik Cahyadiningsih MA memaparkan materi. (ist)

“Untuk dapat mengelola SDA dengan baik, perusahaan perlu bersinergi dengan BBWS/BWS di masing-masing sungai. Agar perusahaan dapat mengoptimalkan peranan dalam hal pemberian izin penggunaan air serta bertindak selaku pengelola Sumber Daya Air,” beber Ir. Lilik Cahyadiningsih, MA.

Adapun untuk dapat mengelola SDA secara terpadu, terkait pentingnya Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air atau BJPSDA. Ditarik dari pemanfaat dan tarifnya telah ditetapkan oleh Tim Evaluasi Tarif Kementerian PUPR. (rhd)


Baca juga: