Presiden Jokowi Tidak Setuju 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan

Presiden Jokowi. (ist) - Presiden Jokowi Tidak Setuju 75 Pegawai KPK Dinonaktifkan
Presiden Jokowi. (ist)

Jakarta, SERU.co.id – Presiden Joko Widodo menyatakan tidak setuju dengan penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) beberapa waktu lalu. Presiden menyebut, KPK harus diisi oleh pegawai-pegawai terbaik dengan komitmen tinggi.

“Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” paparnya, Senin (17/5/2021).

Bacaan Lainnya

Mantan Walikota Solo itu meminta, hasil TWK pegawai KPK tidak dijadikan alasan untuk memberhentikan pegawai yag tiak lulus. Ia beropini, pegawai yang tidak lulus TWK dapat menerima pendidikan kedinasan.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-indidivu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” seru kepala negara.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk level individual maupun organisasi,” imbuhnya.

Jokowi meminta para pimpinan KPK, Kemenpan RB, dan BKN untuk mengikuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang nomor 19 tahun 2019 terkait proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

Sebelumnya, 75 pegawai KPK, termasuk penyidik Novel Baswedan, dinyatakan tidak lulus TWK dalam rangka peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menerbitkan Surat Keputusan untuk menonaktifkan 75 pegawai tersebut. (hma/rhd)


Baca juga:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. penguji wawasan kebangsaan perlu juga diuji wawasan kebangsaannya, mari kita buktikan hasilnya miring kekiri apa tegak lurus…….beginilah negeri saya indonesia saya pancasila nkri harga mati !