Jelang Pilkades, Sekdes Ambil Alih Kewenangan BPD, Lalu Nekat Mengatasnamakan Pj Kades

Gresik, SERU.co.id – Rapat Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun anggaran APBDes 2022 Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas terpaksa dibatalkan, Sabtu (29/1/21) malam.

Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat memprotes undangan Musdes yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa, Tutik Islamiyati atas nama Kades tanpa seijin Pj Kepala Desa Sekarkurung, M Ali Taufiq.

Protes itu bermula saat undangan Musdes yang dikirim secara mendadak ternyata melanggar Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No 16 Tahun 2019 Bab II pasal 6 ayat 3 dan Perda Kabupaten Gresik nomer 12 tahun 2018 pasal 32 huruf (f).

“Undangan itu ilegal karena ada dua kekeliruan serius. Musdes itu kewenangan BPD tetapi yang mengundang pemdes. Lalu sekdes kok nekat tanda tangan atas nama Pj Kades tanpa diketahui Pj Kades,” beber Sukatman, pengurus BPD saat dihubungi via seluler, Minggu (30/1/21) 

Tak hanya Sukatman, perwakilan warga, Rochim mensinyalir Musdes yang diselenggarakan secara mendadak tanpa sepengetahuan Pj Kades itu justru bernuansa politis. Apalagi saat dihubungi via telepon, Pj Kades mengaku tidak tahu-menahu perihal Musdes tersebut.

“Ini mau pilkades, jadi tolong jangan aneh-aneh. Kalau ada temuan melanggar aturan yang berlaku, berarti ada hal yang dipaksakan. Jadi wajar kalau kami curiga. Lucunya lagi, Pak Taufiq selaku Pj Kades Sekarkurung malah tidak tahu jika kemarin malam ada kegiatan musdes penetapan penerima BLT. Bahkan Pj Kades sempat disebut sakit, padahal malam itu kami hubungi beliau sehat,” ujar Rochim, Ketua RW Perum Alam Bukit Mas (ABM) Sekarkurung. 

Parahnya lagi Ketua BPD Sekarkurung, Lutfi Rahman, sambung Rochim, dia seharusnya paham terkait aturan tersebut telah menjadi kewenangannya. Tapi dia justru diprotes oleh anggotanya sendiri karena kewenangannya diambil alih Sekdes.

“Yang mengherankan lagi ini ketua BPD kok tidak berupaya membenarkan proses yang salah. Ini kan aneh, masak musdes yang jadi kewenangan BPD diambil alih sekdes yang mengatasnamakan Pj Kades kok ketua BPD diam saja. Kewenangan diambil orang kok diam saja,” ungkapnya. 

Setelah diprotes anggotanya dan perwakilan warga, Lutfi Rahman selaku pimpinan rapat Musdes meminta maaf sekaligus membatalkan Musdes mendadak tersebut untuk dijadwalkan ulang.

“Mohon maaf kita jadwalkan ulang. Monggo kapan pelaksanaanya mari kita sepakati,” ujarnya.

Sementara Sekdes Sekarkurung, Tutik Islamiyah, saat rapat berdalih bahwa dirinya dan Pj Kades sama-sama sibuk. Sehingga dirinya dan Pj Kades tidak selalu bertemu karena kesibukan yang dipegang masing-masing.

“Mohon maaf, ini karena kesibukan kami  sehingga hanya berkomunikasi melalui telpon. Dan tanda tangan sudah ini sepengetahuan Pj Kades,” terang Tutik dengan nada memelas.

Sebelumnya, penerima BLT yang akan ditetapkan melalui musdes ada sebanyak 114 penerima masing-masing senilai Rp300 ribu dari anggaran APBDes 2022. Namun karena proses penyelenggaraannya cacat administrasi dan melanggar hukum akhirnya ditunda. (sgg/ono)


Baca juga:

Sorry, you cant copy SERU.co.id!