Malang, SERU.co.id - Dandim 0833/Kota Malang Letkol Kav Heru Wibowo Sofa SH MHan, bersama Badan Narkotika Nasional ...
Sebanyak 333 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Pasuruan dimutasi oleh Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf. Tujuan mutasi atau perombakan tersebut berharap dapat membantu peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat.
Masyarakat Desa Bujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuran marah. Pasalnya perusahaan PT.CS2 pola sehat (OT group) produksi Teh Gelas buang limbah cair sembarangan ke sungai. Sehingga menimbulkan bau busuk dan warna sungai berubah menjadi hitam pekat.
Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting mengungkapkan, rekomendasi tim asesmen terhadap pengguna narkotika kerap diabaikan aparat penegak hukum. “Dalam beberapa kasus dan kebanyakan kasus, assessment itu tidak ditaati oleh penegak hukum,” ujar Miko saat ditemui di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/6/2019).
Kuasa hukum paslon Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra pernah mengatakan terbuka peluang untuk membawa salah satu saksikubu Prabowo-Sandiaga ke ranah pidana karena dinilai memberikan kesaksian palsu.
Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 sudah terprediksi. Tim hukum TKN Taufik Basari mengatakan, jika melihat persidangan, bukti dan saksi dari pemohon (Badan Pemenangan Nasional) tidak banyak yang sesuai kualifikasi.
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy, menjadi saksi ahli yang diajukan pihak terkait dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, yakni Tim Hukum Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.
Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dalam gugatan hasil Pilpres 2019. MK diminta menunjukkan keadilan dalam putusan sengketa Pilpres, Kamis (27/6) besok.
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai dalil kecurangan Pilpres 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dibacakan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) belum cukup bukti. Ia menyadari tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu sudah membeberkan berbagai peristiwa dugaan kecurangan melalui keterangan para saksi yang mereka hadirkan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
