Henry Kritisi Petahana Dalam Debat Publik 1 Pilwali Kota Blitar

Debat publik pertama antara paslon nomor urut 1 Henry Pradipta Anwar - Yasin Hermanto dengan paslon nomor urut 2 Santoso - Tjutjuk Sunario
Debat publik pertama antara paslon nomor urut 1 Henry Pradipta Anwar - Yasin Hermanto dengan paslon nomor urut 2 Santoso - Tjutjuk Sunario

Blitar, SERU.co.id – KPU Kota Blitar menggelar Debat Publik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020. Debat publik ini yang pertama, dari tiga debat yang akan digelar selama masa kampanye yaitu sejak 26 September – 5 Desember 2020 mendatang.

Dalam Debat Publik 1 Pilwali Kota Blitar yang digelar Rabu, (21/10/2020) ini dihadiri 5 panelis yang memberikan pertanyaan kepada kedua paslon. Diantaranya Tauhid Wijaya (praktisi media), Dr Dian Fericha (UIN Tulungagung), Abdul Kodir (UNM), Abdus Salam (Sekretaris DPD IPSPI  Malang) dan Dr Sholikhul Huda (UMS).

Bacaan Lainnya

Debat Publik dengan tema “Kesejahteraan Rakyat” ini terbagi atas 5 segmen, yaitu tiap paslon memaparkan visi – misi terkait tema debat, pendalaman visi – misi melalui pertanyaan dari panelis dan dijawab paslon. Debat Publik pertama ini dimanfaatkan pasangan calon nomor urut 1, Henry Pradipta Anwar – Yasin Hermanto, untuk mengkritik program unggulan pasangan nomor urut 2 Santoso – Tjutjuk Sunario yang petahana. Bahkan Henry berjanji, jika terpilih menjadi Wali Kota Blitar tidak akan mengambil gajinya 1 rupiah pun.

Setidaknya ada 5 kritikan yang disampaikan Cawali Henry kepada Paslon nomor urut 2 atau petahana. Diantaranya kegagalan beberapa indikator dalam LKPJ 2019, peningkatan pengangguran terbuka dan program pengentasan kemiskinan yang masih belum terdata.

Sementara Cawali nomor urut 2, Santoso yang dikritik Cawali nonor urut 1, langsung memberikan jawaban, Kota Blitar dengan 21 kelurahan, 188 RW dan 648 RT, program Rp 50 -100 juta per RT per tahun sangat masuk akal dan APBD 2021 dipastikan mampu terlaksana. Karena, jika dirata-rata per RT Rp 50 juta, itu artinya hanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 3,55 miliar.

Sedangkan terkait bidang pendidikan, Henry juga mengkritisi tidak adanya lagi program smartphone gratis, sepeda gratis. Bahkan yang terakhir tender seragam sekolah gratis gagal, LKS yang dulu gratis sekarang harus membayar. Termasuk proyek Fiber Optic (FO) senilai puluhan miliar yang dimulai sejak 2018, sampai sekarang belum bisa dinikmati masyarakat.”Saya paham betul, karena saya pernah 5 tahun menjadi Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar dan Ketua Dewan Pendidikan Kota Blitar,” tandas Henry.

Menanggapi hal tersebut, cawali Santoso menegaskan, jika proyek FO sudah selesai tinggal penyempurnaan pada 2021, dengan harapan bisa menyediakan fasilitas wifi gratis di RT/RW.

Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing paslon. Dimana paslon nomor urut 1 menandaskan, jangan sampai Pilkada merusak silaturahmi, karena musuh sebenarnya adalah Covid-19. Sementara paslon petahana nomor urut 2, mengajak warga kota Blitar untuk menyalurkan aspirasinya secara Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber), tanpa ada paksaan dan ditakut-takuti.  (fjr/mzm)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *