Begini Respon Indonesia Soal Kudeta di Myanmar

Myanmar, SERU.co.id – Pemerintah Indonesia, melalu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengeluarkan pernyataan resmi atas kudeta yang terjadi di Myanmar. Kemenlu mendesak seluruh pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan dialog untuk mendapatkan jalan keluar.

“Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk,” bunyi pernyataan resmi Kemenlu, Senin (1/2/2021).

Pemerintah juga mengimbau Myanmar agar menerapkan prinsip-prinsip Piagam ASEAN. Salah satunya untuk berkomitmen terhadap hukum dan menjalankan pemerintah yang baik sesuai demokrasi dan konstitusional.

Sebelumnya, militer Myanmar melakukan kudeta dan penangkapan kepada pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior Partai National League for Democracy (NLD). Peristiwa ini merupakan buntut dari ketegangan pemerintah sipil dan militer akibat pemilu yang digelar pada November 2020 lalu.

Pihak militer menuding adanya kecurangan dalam proses pemilu sehingga suara Partai NLD jauh lebih besar dibandingkan perkiraan banyak orang. Namun Komisi pemilihan Myanmar membantah tudingan tersebut dan menyebut kesalahan seperti nama pemilih yang ganda tidak memengaruhi hasil pemilu.

Usai kudeta, militer menjanjikan adanya pemilu ulang dan menyerahkan kekuasaan setelah pemilu ulang diselenggarakan. Status darurat yang ditetapkan selama setahun pun akan dicabut setelah adanya pemilu ulang.  

Sebagai informasi, di Myanmar, militer berwenang untuk mengontrol kementerian utama seperti Kementerian Pertahanan dan Urusan dalam Negeri. Militer juga memiliki hak veto pada masalah konstitusional.

Setelah melakukan kudeta, militer setempat menyelenggarakan patroli dan menerapkan jam malam mulai pukul 20.00 hingga 06.00. Semua jaringan televisi domestik dan internasional juga dimatikan. Tak hanya itu, internet dan telepon diputus.

Militer juga mengumumkan pembubaran 24 menteri dan wakilnya dan menggantinya dengan 11 orang di keuangan, kesehatan, hingga dalam negeri. (hma/rhd)