Bangkit dari Pandemi, Pemkot Malang Genjot Sektor Ekonomi

MalangSERU.co.id – Rapat Paripurna DPRD Kota Malang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 telah ditandatangani. Pemkot Malang meminta agar di sektor ekonomi digenjot untuk menaikkan pendapatan daerah.

Walikota Malang, Drs H Sutiaji menjelaskan, banyak sektor yang mempengaruhi penurunan. Salah satunya, penanganan covid-19 di dalamnya dengan menekan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan. Sektor ekonomi yang paling terdampak, yaitu restoran dan hotel atau penginapan home stay.

“Sektor ekonomi kita harus genjot, karena memang mengalami penurunan,” seru Sutiaji, di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang.

Menurutnya, dana dari pusat di nominal angka tidak seberapa mengganggu. Tetapi ketika dana transfer dikurangi, baik provinsi maupun pusat, sangat membantu pendapatan daerah. Memang dana transfer dari pusat dan provinsi serta bagi hasil bukan domain Pemkot.

Foto bersama seluruh jajaran dewan persama Pimpinan Pemkot Malang. (jaz) - Bangkit dari Pandemi, Pemkot Malang Genjot Sektor Ekonomi
Foto bersama seluruh jajaran dewan persama Pimpinan Pemkot Malang. (jaz)

Selanjutnya, yang harus dikuatkan adalah sektor-sektor pendapatan. Sutiaji menambahkan, cara membangkitkan perekonomian tersebut dengan membuka pelan-pelan dalam situasi PPKM.

Pihaknya menyampaikan, ketika bertemu  Presiden Joko Widodo pihaknya menyampaikan apa yang terjadi di lapangan dan sudah menelepon Staf Ahli Menko Marves agar bisa diberi kelonggaran. Kategori level yang disematkan, dikhawatirkan menjebak mindset.

“Tapi bagaimana PPKM tetap jalan, tapi sisi ekonomi kita agak dilonggarkan. Lalu anak sekolah sudah mulai masuk, sehingga hal-hal yang perlu dilakukan adalah termasuk vaksinasi terus dikuatkan,” jelasnya.

Sutiaji menambahkan, bansos yang selama ini disalurkan tidak ada masalah. Perubahan BTT (Belanja Tidak Terduga) masih tersisa Rp12 miliar serta yang menempel di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) senilai Rp18 miliar.

“Kita diberikan apresiasi oleh pusat, karena daerah-daerah lain dikasih warning ketika penanganan covid masih stagnan. Dana-dana BTT masih stagnan, maka kita kemarin mendapat apresiasi, karena kita sudah hampir diangka 76 persen,” ungkapnya. (jaz/rhd)


Baca juga: