Diduga Pemilik e-warong Desa Bayu Monopoli Penyaluran BPNT

Banyuwangi, SERU.co.id – Ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Bayu, Kecamatan Songgon mengeluh, lantaran selama ini Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mereka terima, diduga telah dikebiri oleh pemilik agen atau e-warong.

Bahkan dugaan adanya penyelewengan tersebut juga ditujukan kepada oknum petugas Bank BTN, maupun Dinas Sosial (Dinsos) atas kejanggalan yang selama ini terjadi, karena di Desanya hanya terdapat satu e-warong yang melayani hampir 1000 KPM yang berasal dari 6 Dusun.

“Dugaan penyelewengan dana Bansos BPNT yang selama ini dilakukan oleh pemilik e-warong sudah menjadi rahasia umum para KPM, hanya mereka tidak berani berkomentar lantaran takut terdengar pemilik agen, karena nanti bisa berdampak,” kata RI, salah satu Kepala Dusun (Kadus) Desa Bayu, kepada SERU.co.id, Senin (23/2/2022) siang.

Keterangan yang sama juga disampaikan puluhan emak-emak di lain Dusun, pada media ini, dan merinci belanjaan yang diterimanya.

“Yang kami terima kalau menurut pembelian di pasar saat ini adalah, beras 15 Kg x Rp 900,- perkilo = Rp 135 Ribu, kacang tanah 1/5 Kg x Rp 27 Ribu per kilo = Rp 13. 500, lalu daging ayam horen, distroke yang saya terima 4 kali pengambilan jadi satu tertulis Rp. 68. Ribu, berarti kalau bagi 4 = Rp 17.000,-” ungkapnya

“Setelah itu apel di stroke tertulis 6 Biji : 4 = 1,5 dipasaran perkilo isi 6 harga Rp 27 ribu, berarti kalau Rp 27 Ribu : 6 = Rp 4500 x 1,5 = Rp 6750, terakhir Telor perkilo Rp 22 ribu : 4 ons = Rp 8800, jadi dari data stroke tiap KPM yang tertulis genap Rp200 ribu perbulan, yang sebetulnya jumlah totalnya Rp181.000 ribu perbulan, bukan Rp 200 ribu,” imbuhnya.

Anehnya lagi, sambungnya, 5 hari sebelum pembagian BPNT, pendamping Koordinator Kecamatan (Korcam) Songgon, yang menangani Program Keluarga Harapan (PKH) Hasan Bisri, menyuruh ketua kelompok yang telah mereka bentuk untuk mengumpulkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari seluruh KPM.

“KKS itu dikumpulkan di rumah Hendro, entah untuk apa KKS itu dikumpulkan, saya disuruh mgumpulkan ya tak kumpulkan saja,” ungkap AI

Perintah tersebut disampaikan melalaui pesan suara lewat HP android, lalu ketua kelompok memperdengarkan Note Voice pada penerima manfaat.

“Yang jadi pertanyaan dari kami, kok bisa seorang pendamping Korcam PKH, memerintahkan KPM BPNT mengumpulkan KKS ke pemilik agen, bukankah itu sudah tindakan melawan hukum, karena hal tersebut bukan menjadi kewenanganya,” keluh AI

Terpisah, Hendro Widianto, saat ditemui SERU.co.id saat diminta keterangan terkait dugaan pemalsuan data yang tertera pada stroke KPM, dan perintah pengumpulan KPS berdalih, dirinya saat melakukan transaksi penjualan membutuhkan dana opersional, dan pengumpulan KKS KPM tersebut atas instruksi dari Dinsos.

“Kenapa dari hasil kalkulasi KPM menurut harga tertinggi dipasar pembagian komoditi BPNT masih terjadi selisih harga, karena sebagai seorang pedagang kita membutuhkan dana opersional, dan itu sudah menjadi rahasia umum yang dilakukan oleh pemilik e-warong, karena kita juga nggak mau kerja bakti,” dalihnya.

Dan kenapa ketua kelompok menyuruh mengumpulkan KKA KPM sebelum 5 hari pembagian BPNT, karena situasi yang mendesak pengumpulan KKA tersebut atas instruksi Dinas Sosial (Dinsos).

“Kalau nggak salah Menteri Sosial (Mensos) Bu Risma juga menganjurkan seperti itu,” ujar Hendro Widiyanto.

Hal disampaikan Hasan, dirinya memerintahkan KPM desa Bayu untuk mengumpulkan seluruh KKS kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada agen.

“Memang benar, saya yang memerintahkan tapi atas rekomendasi pemilik agen,” dalih Hasan.

Meski dirinya yang memerintahkan tapi tidak ada kongkalikong sama Hendro, yang terpenting saat melakukan penggesekan itu bukan dirinya.

“Yang menggesek kartu itu bukan saya. Tapi pemilik e-warong. Niat saya itu untuk meringankan karena Elektronik Data Capture (EDC)-nya sering bermasalah,” pungkasnya. (Kuryanto)

Pos terkait

Jaringan Social