Tekan Angka Pengangguran
Gresik, SERU.co.id – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani minta perusahaan pengerah tenaga kerja mengutamakan warga Gresik. Bahkan ia menyatakan akan keliling ke beberapa perusahaan atau perusahaan pengerah tenaga kerja untuk memeriksa KTP pekerjanya.
“Kalau memang masih ada perusahaan pengerah tenaga kerja yang masih mengutamakan orang luar Gresik dengan kompensasi tertentu, saya tidak segan-segan untuk meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja agar menghentikan kontraknya,” tandasnya saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak, Senin (29/3/2021).
FGD yang diselenggarakan di Ruang Mandala Bhakti PrajaSenin (29/3/2021) ini, Bupati mengundang Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir serta beberapa anggota dari Komisi IV, beberapa perusahaan pemberi tenaga kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP), perusahaan pemborong pekerjaan, serikat pekerja/buruh serta beberapa OPD terkait.
Pada FGD tersebut, Gus Yani Bupati menyampaikan beberapa pesan Presiden RI kepadanya, katanya dimasa pandemi ini sebaiknya Pemerintah tidak boleh merencanakan banyak hal, tetapi focus pada satu atau dua target perencanaan yang terukur.
“Sebagai orang muda saya menyampaikan, kalau Gresik punya tiga target yaitu penyelesaian Kali Lamong, penyempurnaan insfrastruktur dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,” katanya didepan peserta FGD.
Gus Yani mengingatkan kepada kepada seluruh stekholder baik itu perusahaan pengguna tenaga kerja maupun pengerah tenaga kerja agar berkolaborasi dengan baik.
“Saya minta agar mereka ikut mensukseskan program pemkab Gresik yaitu mengurangi pengangguran di Gresik dengan menempatkan penduduk Gresik sebagai tenaga kerja,” ujar Bupati serius.
Terkait upaya pengurangan pengangguran, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang juga mantan pendidik menyampaikan beberapa hal. Banyak alumni SMK yang tidak terserap dunia kerja hal ini tidak sesuai yang diharapkan.
“Kami mohon dukungan dari dunia industry dan pengusaha agar dapat membantu permasalahan ini. Misalnya mengadakan Kerjasama dengan SMK dengan memberikan bantuan atau semacam informasi jenis kebutuhan tenaga kerja yang diinginkan. Hal ini agar masyarakat sekitar industry bisa terserap,” katanya.
Menanggapi yang disampaikan oleh Wabup, Ketua DPRD Gresik Abdul Qosir juga mengusulkan tata kelola pendidikan diubah agar lebih responsif terhadap industri yang ada. (sgg/ono)
